logo Kompas.ID

Pemilu

bebas akses

Tiga Ormas Deklarasikan Bambang Soesatyo sebagai Calon Ketum Partai Golkar

Pemilu·

Tiga organisasi masyarakat di bawah naungan Partai Golkar mendeklarasikan pencalonan Bambang Soesatyo sebagai ketua umum partai tersebut untuk 2019-2024. Bambang diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Golkar.

KPU, Bawaslu, dan DKPP Bahas Rencana Strategis di DPR

Galeri Foto·

Suasana rapat kerja Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Rendahnya Perekaman KTP-el di Papua Berpotensi Hambat Pilkada

Pemilu·

Perekaman KTP elektronik untuk 11 kabupaten di Papua  yang menggelar pilkada tahun depan masih belum tuntas. Kondisi ini dapat menghambat partisipasi warga dan kandidat kepala daerah yang menggunakan jalur independen.

Menakar Manuver Elite di Awal Kabinet

Pemilu·

Komposisi Kabinet Indonesia Maju yang memasukkan dua petinggi Partai Gerindra memicu riak politik partai koalisi pendukung pemerintah.

bebas akses

Wartawan "Kompas" Raih Juara I Kategori Artikel Pemilu 2019

Pemilu·

Wartawan Harian Kompas Aguido Adri mendapat penghargaan jurnalistik dari KPU kategori artikel bertemakan Pemilu 2019. Artikel itu berjudul "Pahlawan Pemilu Bertaruh Nyawa".

Pelanggaran Bahan Pelajaran

Pemilu·

Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai tidak sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak. Untuk dapat mengakses konten ini, silak…

Sistem E-rekap Dipersiapkan untuk Rekapitulasi Suara

Pemilu·

Komisi Pemilihan Umum sedang mematangkan sistem rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Namun, persiapan dan penerapannya dinilai harus benar-benar matang agar tidak mengundang gugatan dan memicu ketidakpercayaan publik.

KPU Segera Kirim Draf PKPU Pekan Depan

Pemilu·

Komisi Pemilihan Umum menyatakan tetap konsisten memasukkan larangan bagi bekas narapidana tindak perkara korupsi dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU.

bebas akses

Susahnya Melarang Bekas Napi Korupsi Ikut Pilkada

Pemilu·

Melarang bekas napi korupsi ikut pilkada ternyata susah. Sikap anggota DPR yang tidak mendukung adanya larangan bagi eks napi koruptor untuk maju sebagai calon kepala daerah menunjukkan ketiadaan komitmen antikorupsi.

UU Pilkada Tidak Sejalan dengan Pencegahan Perkawinan Anak

Pemilu·

Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai tidak sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak.

Halaman 1