logo Kompas.ID

Pemilu

Pilkada Desember 2020 Berhadapan dengan Tantangan ”Normal Baru”

Pemilu·

Untuk menyiapkan pilkada pada Desember 2020, KPU menyesuaikan lima tahapan pilkada dengan tantangan pandemi Covid-19. KPU juga harus berhadapan dengan kekhawatiran pemilih.

Pilkada pada Bulan Desember Dinilai Masih Berisiko

Pemilu·

Pilkada memunculkan sejumlah risiko jika akan digelar pada Desember 2020 sesuai Perppu No 1/2020. Selain pandemi belum dipastikan berakhir, hal itu bisa berdampak pada penurunan partisipasi pemilih dan kualitas pilkada.

Penyesuaian Teknis Tahapan Setelah Terbitnya Perppu

Pemilu·

Menyusul terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum bakal melakukan penyesuaian pada tahapan pilkada dengan mengacu protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Eksaminasi Pakar Kritik Putusan, DKPP Sebut Hal Itu Ranah Akademik

Pemilu·

Hasil eksaminasi pakar hukum dan pemilu mengkritik putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memberhentikan Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU. DKPP menganggap eksaminasi itu ranah akademik.

Politisasi Bansos akibat Jadwal Tak Pasti

Pemilu·

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penundaan pilkada akibat Covid-19 hingga kini belum ada. Politisasi bantuan sosial pun dimungkinkan karena ketidakpastian penundaan pilkada lewat perppu tersebut.

Bawaslu Tak Bisa Menindak

Pemilu·

Kementerian Dalam Negeri perlu melarang tegas politisasi bantuan sosial oleh kepala daerah petahana yang ingin maju kembali di Pilkada 2020. Pengawasan pusat teramat penting agar tak terjadi lagi politisasi bantuan.

Revisi UU Pemilu Diharapkan Tingkatkan Kualitas Substansi Demokrasi

Pemilu·

Penyelenggara dan kontestan pemilihan umum di Sulawesi Utara berharap, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat menyempurnakan substansi demokrasi dan mengurangi politik uang.

Ketegasan Asumsi Pelaksanaan Dibutuhkan jika Perppu Segera Diterbitkan

Pemilu·

Hingga kini, peraturan pemerintah pengganti undang-undang penundaan pemilihan kepala daerah belum juga diterbitkan pemerintah. Pelaksanaannya pun menjadi pertanyaan karena terkait dengan tahapan yang harus dimulai.

Bawaslu Telusuri Indikasi Politisasi Bansos di Daerah yang Gelar Pilkada 2020

Pemilu·

Badan Pengawas Pemilu menemukan indikasi politisasi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020. Jajaran Bawaslu di daerah akan mengkaji indikasi tersebut.

Bawaslu Lampung Dalami Temuan Kebutuhan Pokok untuk Warga Bergambar Kepala Daerah

Pemilu·

Badan Pengawas Pemilu Lampung mendalami dugaan pemanfaatan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 untuk kampanye terselubung menyusul temuan beras kemasan yang disertai gambar pejabat yang akan maju pada pillkada.

Halaman 2