Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
albert aries
Bagikan
Analisis
Keadilan Restoratif Sektor Keuangan
Salah satu wujud keadilan restoratif yang sudah dikenal sejak zaman dahulu adalah mediasi antara pelaku dan korban.
Opini
·
Analisis
Nasib Warganet Setelah Revisi UU ITE
Revisi UU ITE diharapkan dapat menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, berkeadilan bagi warganet.
Opini
·
Koneksitas Kasus Basarnas
Dengan banyaknya perbedaan pendapat dan tersebarnya pengaturan koneksitas di beberapa undang-undang, pembaruan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana menjadi kebutuhan hukum yang sangat diperlukan dan menjadi prioritas.
Opini
·
Masa Depan ”Justice Collaborator”
Rancangan KUHAP membutuhkan pembaruan hukum acara pidana yang revolusioner dengan mengatur justice collaborator secara komprehensif dan integratif. Hal ini untuk memastikan bahwa kejujuran dan kebenaran dijunjung tinggi.
Opini
·
Saksi Ahli Soroti Kemungkinan Richard Eliezer Lepas dari Jerat Pidana
Ahli pidana Albert Aries dihadirkan sebagai saksi yang meringankan bagi Richard Eliezer. Juru bicara Rancangan KUHP itu menilai, orang yang diberi perintah jabatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Politik & Hukum
·
Iklan
RKUHP dan Ruang Privat Masyarakat
Apakah benar pengaturan tindak pidana perzinahan dan tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan/kohabitasi dalam RKUHP terlalu jauh memasuki ruang privat dalam mengatur moralitas masyarakat?
Opini
·
Perintah Jabatan dalam Hukum Pidana
Dengan menjadi saksi pelaku (justice collaborator), apakah Bharada E hanya akan dapat ”keringanan” hukuman atau sebaliknya, bisa lepas dari jerat pidana karena ia melaksanakan perintah jabatan?
Opini
·
RKUHP and the Balance of Democracy
Efforts to renew the colonial-era legal code, which had been in effect since 1918, were codified through Law No. 1/1946. The law was renamed the KUHP and has been in force since 1963.
English
·
RKUHP dan Keseimbangan Demokrasi
Perlu diakui sangat tidak mudah merumuskan RKUHP di negeri yang begitu majemuk suku, agama, dan budayanya. Pembahasan intensif antara pemerintah, DPR, akademisi, praktisi dan unsur masyarakat dilakukan sejak tahun 2015.
Opini
·
Ganti Rugi Korban Kejahatan
Penyelesaian perkara tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban sudah waktunya dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, yaitu antara kombinasi hukum acara pidana dan hukum acara perdata secara hibrida.
Artikel Opini
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·