Artikel dengan Tagar

Aparatur Dipacu untuk Berinovasi

Politik & Hukum  ·

Pemerintah memacu aparatur sipil negara terus berinovasi. Salah satunya dengan menggelar Anugerah ASN yang diikuti oleh aparatur seluruh Indonesia.

Kemendagri Wacanakan ASN Maju Pilkada Tak Harus Mundur

Pemilu  ·

Kementerian Dalam Negeri mewacanakan aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD untuk tidak lagi harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri dan selama menjabat sebagai kepala daerah

Belum Ada Teknis Konkret Penyederhanaan Birokrasi

Politik & Hukum  ·

Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo. Namun, pemerintah belum memiliki langkah konkret teknis implementasi penyederhanaan birokrasi.

Ikut Sekolah Kader di LAN, ASN Bertalenta Bisa Cepat Naik Jabatan

Bebas Akses  ·

Lembaga Administrasi Negara diminta mempertajam konsep sekolah kader, sistem pengembangan kompetensi untuk aparatur sipil negara (ASN) bertalenta. ASN yang mengikuti sekolah kader bisa lebih cepat naik jabatan

Pelanggaran Netralitas ASN Jadi Sorotan

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Dalam Negeri menginventarisasi masalah dan usulan perbaikan terkait regulasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Dari penghimpunan tersebut, persoalan netralitas aparatur sipil menjadi...

Penarikan Guru ASN di Mimika Dikecam

Humaniora  ·

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang akan menarik guru berstatus aparatur sipil negara dari sekolah swasta dinilai dapat menyebabkan akses pelayanan pendidikan terhambat. Belasan ribu anak yang berada di sekolah terancam tak...

Aparatur Diminta Gunakan Kendaraan Umum

Metropolitan  ·

Pemprov DKI Jakarta menyerukan aparatur sipil negara di Ibu Kota lebih sering menggunakan angkutan umum. Seruan ini digalakkan melalui gerakan #7dayschallenge agar memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas udara.

Pemecatan ASN Korupsi Terus Dijalankan

Bebas Akses  ·

Langkah Kemendagri menegur kepala daerah untuk segera memecat ASN terpidana korupsi diapresiasi. Akan tetapi, upaya tersebut perlu diikuti dengan pemberian sanksi berat terhadap kepala daerah yang masih resistan terhadap peraturan tersebut.

219 ASN Banten yang Tak Hadiri Apel Diklarifikasi

Nusantara  ·

Pemerintah Provinsi Banten meminta keterangan 219 aparatur sipil negara yang tak menghadiri apel sekaligus halalbihalal seusai libur Lebaran. Mereka yang tak datang tanpa alasan akan dikenakan sanksi melalui sidang pleno.