Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah.

Kelemahan di UU Pilkada salah satunya terkait pengawas pemilu. Pengawas pemilu yang diatur di UU Pilkada berbeda dengan yang diatur di UU Pemilu. Tidak hanya dalam hal tata cara pembentukannya, tetapi juga kewenangan pengawas pemilu.

KPU Kota Surabaya melakukan penghitungan surat suara ulang di tiga TPS untuk suara Partai Golkar untuk pemilihan calon anggota legislatif daerah pemilihan IV DPRD Kota Surabaya. Hasilnya, perolehan suara caleg berubah.

Badan Pengawas Pemilu mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjelang pelaksanaan Pilkada 2020. Undang-undang itu perlu disesuaikan dengan UU No 7/2017 tentang...

JAKARTA, KOMPAS – Perkara-perkara yang tidak dapat diterima masih terus mendominasi putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum juga akan segera menggelar...

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa pengaduan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Aduan ini terkait keterlambatan pendistribusian logistik dan kekurangan logistik pemilu...

Mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pemilu bukanlah yang mudah. Gugatan keberpihakan, netralitas, hingga transparansi terkadang mengiringi penyelesaian perselisihan.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang menuntut lima komisioner KPU Kota Palembang dengan hukuman penjara enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun, dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan penjara. Kelima terdakwa...

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu akan mengawal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjatuhkan sanksi kepada dua anggota Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra dan Evy Novida Ginting Manik, berupa pencopotan dari...