Politik uang diperkirakan masih marak selama gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah. Bawaslu pun diingatkan akan modus politik uang yang terus berubah.

Meski waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2020 baru akan dilaksanakan pada 23 September 2020, sejumlah persoalan dan potensi konflik harus disikapi serius sejak dini.

Ketersediaan anggaran pilkada serentak 2020 di sejumlah daerah diindikasikan tidak memadai.

Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah.

Kelemahan di UU Pilkada salah satunya terkait pengawas pemilu. Pengawas pemilu yang diatur di UU Pilkada berbeda dengan yang diatur di UU Pemilu. Tidak hanya dalam hal tata cara pembentukannya, tetapi juga kewenangan pengawas pemilu.

KPU Kota Surabaya melakukan penghitungan surat suara ulang di tiga TPS untuk suara Partai Golkar untuk pemilihan calon anggota legislatif daerah pemilihan IV DPRD Kota Surabaya. Hasilnya, perolehan suara caleg berubah.

Badan Pengawas Pemilu mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjelang pelaksanaan Pilkada 2020. Undang-undang itu perlu disesuaikan dengan UU No 7/2017 tentang...

JAKARTA, KOMPAS – Perkara-perkara yang tidak dapat diterima masih terus mendominasi putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum juga akan segera menggelar...

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa pengaduan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Aduan ini terkait keterlambatan pendistribusian logistik dan kekurangan logistik pemilu...