Revisi Peraturan KPU untuk Jamin Hak Pilih Warga
Pemerintah menjamin warga dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilihan kepala daerah serentak 2020. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum menjadi instrumen awal.
Undang-Undang Pilkada Mendesak Direvisi
Norma-norma yang berhubungan dengan penegakan hukum lebih banyak dibutuhkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sayangnya, ketentuan itu tidak banyak ditemukan di payung hukum tersebut.
Tindak Lanjuti Temuan Komnas HAM dengan Tim Independen
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses
Percepatan Penandatanganan NPHD Dilakukan
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses
Soal Anggaran, Gubernur Diminta Membantu
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses
Ikhtiar Bawaslu dan Modus Politik Uang yang Terus Berubah
Politik uang diperkirakan masih marak selama gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah. Bawaslu pun diingatkan akan modus politik uang yang terus berubah.
Pesta Demokrasi Daerah, Persoalan dan Potensi Konflik
Meski waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2020 baru akan dilaksanakan pada 23 September 2020, sejumlah persoalan dan potensi konflik harus disikapi serius sejak dini.
Pelaksanaan Berpotensi Tidak Optimal
Ketersediaan anggaran pilkada serentak 2020 di sejumlah daerah diindikasikan tidak memadai.
Masalah Penganggaran Masih Menjadi Tantangan
Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah.
Kelemahan di UU Pilkada Dapat Memicu Kekacauan
Kelemahan di UU Pilkada salah satunya terkait pengawas pemilu. Pengawas pemilu yang diatur di UU Pilkada berbeda dengan yang diatur di UU Pemilu. Tidak hanya dalam hal tata cara pembentukannya, tetapi juga kewenangan pengawas pemilu.
Saya ingin melihat daftar artikel yang terbit pada tanggal…