Artikel dengan Tagar
Bebas Akses

“Amenangi Zaman Edan”

Bebas Akses  ·

Hilanglah kemuliaan akhlaknya, tiada lagi kebaikan, selalu buruk sangka, Apa yang dipikir serba membahayakan, Sumpah dan janjinya tiada yang percaya, Akhirnya menanggung malu sendiri, Lenyaplah keluhuran budinya.

Kabinet Mesti Disokong Birokrat Lincah dan Adaptif

Politik & Hukum  ·

Kesuksesan pemerintahan periode 2019-2024 tidak hanya berpatokan pada tambun atau rampingnya susunan kabinet.

Pemerintah Menyasar Lembaga yang Dibentuk dengan Undang-Undang

Bebas Akses  ·

Penataan lembaga nonstruktural yang gencar dilakukan di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kembali dilanjutkan. Dari peleburan dan pembubaran 23 LNS sebelumnya, pemerintah mengklaim menghemat anggaran hingga Rp 25,34 triliun.

Kejaksaan Prioritaskan Perbaikan Penegakan Hukum

Politik & Hukum  ·

Reformasi birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan penegakan hukum dan pelayanan publik, akan tetap menjadi prioritas Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, upaya perbaikan, pembenahan, dan perubahan akan...

718 ASN Pemprov Jatim Izin Tak Masuk Kerja

Nusantara  ·

Sebanyak 718 aparatur sipil negara dari 51.356 pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur Lebaran, Senin (10/6/2019). Mereka tidak masuk kerja karena izin, cuti, dinas luar, atau tugas belajar.

Teknologi Informasi Dukung Reformasi Pemerintahan

Nusantara  ·

Kemajuan teknologi informasi di era digital berpotensi mendukung perubahan dan transformasi pemerintahan, termasuk di Indonesia. Perkembangan itu menyediakan sistem pelayanan yang cepat, lebih baik, dan efisien.

Lima Posisi Kepala Dinas Masih Kosong, Kinerja jadi Sorotan

Metropolitan  ·

Rotasi 1.125 pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyisakan lima posisi kepala dinas yang masih kosong. Ini dikhawatirkan memperlambat realisasi program.

10 Februari, 75.000 Formasi PPPK untuk Tenaga Honorer Dibuka

Bebas Akses  ·

Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada 8 Februari 2019. Selanjutnya, honorer yang berminat sudah bisa mendaftar, mulai 10 Februari hingga 16 Februari 2019.

Maret 2019, Batas Pemecatan ASN Koruptor

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah yang tidak memberhentikan aparatur sipil negara terpidana korupsi di instansi mereka, hingga akhir Maret 2019, terancam akan dijatuhi sanksi. Sanksi kepada pejabat pembina...

Lolos Tes tetapi Belum Bisa Bekerja

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Proses seleksi calon pegawai negeri sipil 2018 sudah lama usai. Namun hingga kini ratusan ribu peserta yang telah lolos seleksi tersebut, belum bisa bekerja. Mereka masih harus menunggu penetapan nomor induk...