Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
csis indonesia
Bagikan
Bebas Akses
Mayoritas Provinsi Rentan terhadap Disinformasi
Jumlah hoaks pemilu saat ini masih dalam taraf wajar. Sementara itu, kampanye negatif merebak.
Ekonomi
·
Menakar Sikap Presiden yang Dianggap Ikut ”Cawe-cawe” Soal Capres
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik wajar jika ia mengundang ataupun diundang ketua umum parpol lain. Sebagian kalangan melihat sikap itu wajar, tetapi juga tak etis.
Politik & Hukum
·
CSIS: Kekerasan Kolektif Tahun 2022 Turun, Jumlah Korban Justru Naik
CSIS mencatat kekerasan kolektif di Indonesia tahun 2022 turun 8,7 persen dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah korban justru naik 54,7 persen.
Politik & Hukum
·
"Bung Hatta" Ingatkan Kembali Politik Bebas-Aktif
Konsistensi politik bebas dan aktif kembali banyak diserukan di tengah kritik tentang kurangnya peran Indonesia di panggung politik internasional.
Internasional
·
RKUHP Disempurnakan, Ruang Kebebasan Sipil Masih Terancam
Meski masih menyisakan masalah berupa ancaman terhadap kebebasan sipil, RKUHP tampaknya hanya tinggal tunggu waktu untuk disahkan. Diperkirakan dadu akan bergulir menuju Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
·
Iklan
Analisis
Ketua MK, Antara Integritas dan ”Court Packing”
Relasi dekat hakim konstitusi bisa menjadi celah masalah yang disebut ”court packing”, yang akan berimbas terhadap kesetiaan badan peradilan pada UUD 1945. Pada masa mendatang, ini bisa menurunkan kualitas demokrasi.
Artikel Opini
·
Lebih Berani dalam Yudisialisasi Politik
Vonis inkonstitusional bersyarat yang memperbolehkan UU Cipta Kerja berlaku selama dua tahun sampai ada perubahan dan disahkan menunjukkan Mahkamah Konstitusi belum berani memaksimalkan penggunaan yudisialisasi politik.
Opini
·
Tak Hanya Kesehatan, Perkembangan Ekonomi Juga Perlu Dilaporkan Berkala
Laporan perkembangan Covid-19 kini perlu diiringi dengan laporan perkembangan aktivitas manusia. Sebab, perlu juga dicermati apakah ada tarik ulur dalam masa PSBB transisi ini sehingga keputusan menjadi efektif.
Ekonomi
·
Amanah Konstitusi dan Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 2019-2024
Amanah konstitusi perlu tecermin dalam diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selama lima tahun ke depan, Presiden berencana tetap menjaga amanah tersebut dalam kebijakan politik luar negeri.
Internasional
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·