Artikel dengan Tagar

DPR Belum Tentukan Sikap Terkait Penundaan RKUHP

Politik & Hukum  ·

Hingga saat ini, DPR RI belum memastikan sikap, apakah akan menunda pengesahan RKUHP atau tidak. DPR akan menggelar rapat untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terkait penundaan pengesahan RKUHP.

Status Komisioner Bukan Penyidik dan Penuntut Masih Jadi Sorotan

Politik & Hukum  ·

Legalitas penyadapan oleh Dewas juga akan digugat karena bukan aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana.

Langkah Presiden Tak Cukup

Politik & Hukum  ·

Setelah Presiden Joko Widodo meminta penundaan pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, masyarakat sipil berharap hal serupa dilakukan untuk RUU Pemasyarakatan dan RUU KPK.

DPR Diminta Tidak Mempermainkan Rakyat

Humaniora  ·

Organisasi masyarakat sipil meminta DPR tidak mempermainkan masyarakat terkait kelanjutan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Revisi UU Pemasyarakatan Buka Celah Obral Pemberian Pembebasan Persyarat

Politik & Hukum  ·

Revisi UU Pemasyarakatan dapat membuka celah bagi narapidana korupsi untuk menyuap lembaga pemasyarakatan untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat. Potensi obral asimilasi dan pembebasan bersyarat bisa terjadi.

Abaikan Kritik, Revisi UU Pemasyarakatan Jalan Terus

Politik & Hukum  ·

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai pembebasan bersyarat merupakan hak yang bisa diperoleh semua narapidana, termasuk narapidana korupsi.

Ekonomi Kreatif Menanti Stimulus Undang-Undang

Ekonomi  ·

Regulasi akan mendorong para pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan Haki. Data Bekraf menunjukkan, hingga kini masih ada 90 persen lebih produk kreatif yang belum memiliki Haki dan berbadan usaha.

DPR Sahkan RKUHP di Tengah Banyak Pasal Bermasalah

Politik & Hukum  ·

Koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi (judicial review) sejumlah pasal RKUHP yang bermasalah ke Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan Sipil Dipertaruhkan

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijadwalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat paripurna, 24 September ini, berpotensi mengancam kebebasan sipil. Berbagai pasal bermasalah yang tercantum...

Bebas Akses

Baru Disahkan, Sejumlah Kelompok Bersiap Ajukan Uji Materi UU KPK

Bebas Akses  ·

Meski baru disahkan oleh DPR, sejumlah elemen masyarakat sipil berencana untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal bermasalah dalam RUU KPK.