Artikel dengan Tagar
Pengisian Jabatan KPK

Proses Seleksi Jabatan Struktural Dinilai Tertutup

Kilas ·

KPK tengah memproses perekrutan dan seleksi empat jabatan struktural, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, serta Kepala Biro Hukum KPK. Namun, ICW menilai prosesnya tertutup.

Demokrasi

Panjang (Akal) Umur Perjuangan Masyarakat Sipil

Politik & Hukum ·

Masyarakat sipil dihadapkan pada setumpuk tantangan yang tidak ringan. Mulai dari urusan finansial hingga perekrutan keanggotaan. Kehadiran masyarakat sipil penting di tengah kemunduran demokrasi.

Lingkungan Hidup

Penerbitan Izin Tanpa Pengawasan Berpotensi Merusak Alam

Politik & Hukum ·

Denda atau ganti rugi bagi perusak lingkungan tak cukup menggantikan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan harus ditingkatkan. Jangan lagi setelah izin diterbitkan, pemerintah lepas tangan.

Pemberantasan Korupsi

Penyelidikan Kasus yang Dihentikan Bisa Dibuka Kembali

Politik & Hukum ·

Sebanyak 36 kasus yang dihentikan penyelidikannya oleh KPK bisa dibuka kembali jika ada laporan dari masyarakat. Penghentian penyelidikan pun dianggap hal yang biasa oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Suap Dominan Sepanjang 2019

Politik & Hukum ·

Sepanjang 2019, suap mendominasi dibandingkan dengan modus korupsi lainnya. Ini mengingatkan pemerintah untuk membenahi sistem pengadaan barang dan jasa dan juga perizinan karena suap sering terjadi di dua sektor itu.

PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK Buka Kemungkinan Panggil Paksa Nurhadi

Politik & Hukum ·

Selain memanggil sebagai tersangka, KPK juga pernah memanggil Nurhadi sebagai saksi. Namun, ia juga mangkir.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Imigrasi Ubah Informasi Terkait Buron KPK Harun Masiku

Politik & Hukum ·

Kesalahan informasi dari pihak Imigrasi terkait Harun Masiku karena keterlambatan dalam memperoleh informasi perlintasan. Kementerian Hukum dan HAM masih menelusuri penyebab keterlambatan.

penegakan hukum

Korupsi Makin Berkembang, UU Tipikor Mendesak Direvisi

Politik & Hukum ·

UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu agar regulasi bisa menyesuaikan dengan bentuk-bentuk korupsi yang terus berkembang. Revisi harus memungkinkan pembuktian terbalik dan suap sektor swasta.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Presiden Diminta Batalkan Grasi Koruptor Annas Maamun

Politik & Hukum ·

Alasan kesehatan sebagai dasar grasi tak dapat dibenarkan. Pemberian grasi terhadap terpidana korupsi juga melukai hati masyarakat.

Halaman 1