Artikel dengan Tagar
Ponsel Ilegal

Rencana Pemblokiran Tak Menyurutkan Perdagangan Ponsel Abal-abal

Metropolitan ·

Adanya wacana pemblokiran ponsel ilegal tidak menakutkan para penjual. Praktik semacam ini tetap ada dan terus beredar di sejumlah pusat perbelanjaan. Mereka percaya diri pemblokiran masih bisa diakali.

Ponsel Ilegal

Jebakan Menggiurkan Ponsel Tanpa Kode Identitas

Metropolitan ·

Peredaran ponsel ilegal terus marak di kalangan penjual meski ada upaya pengendalian. Uji coba pemblokiran pun tak menyurutkan bisnis ini. Sebagian warga masih memandang ponsel ini menguntungkan konsumen.

Pengendalian Gawai Ilegal Dorong Pertumbuhan Ponsel Pintar

Ekonomi ·

Pengendalian gawai ilegal, selain perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi seluler, dinilai mendorong pertumbuhan pasar ponsel pintar tahun depan.

gawai ilegal

Sosialisasi Aturan IMEI Perlu Digencarkan ke Masyarakat

Ilmu Pengetahuan & Teknologi ·

Tiga kementerian mulai gencar menyosialisasikan peraturan terkait pengendalian peredaran gawai ilegal melalui identifikasi nomor identitas peralatan seluler internasional (IMEI).

Telekomunikasi

Sosialisasi Aturan IMEI di ITC Roxy

Galeri Foto ·
Telekomunikasi

Meredam Gawai Ilegal

Ekonomi ·

Tiga peraturan terkait pengendalian peredaran gawai ilegal melalui IMEI akhirnya ditandatangani akhir pekan lalu. Apa langkah pengendalian peredaran gawai ilegal dengan identifikasi IMEI cukup memadai?

TELEKOMUNIKASI

Peredaran Gawai Ilegal di Masyarakat Dikendalikan

Ekonomi ·

Pengendalian gawai ilegal melalui identifikasi nomor identitas telepon seluler internasional baru dimulai enam bulan lagi.

Barang Selundupan

Aturan Pemblokiran IMEI untuk Memberantas Ponsel Ilegal Dianggap Janggal

Ekonomi ·

Aturan pemblokiran IMEI ponsel selundupan yang ditandatangani pada Jumat (18/10/2019) siang tadi menyisakan kejanggalan. Aturan yang tujuannya memberantas ponsel ilegal ini disahkan menjelang berakhirnya Kabinet Kerja.

Kebijakan Publik

Pemerintah Menutup Ruang Peredaran Ponsel Ilegal

Politik & Hukum ·

Praktik penjualan ponsel ilegal di dalam negeri sedikitnya menahan pendapatan negara berupa Pajak pertambahan Nilai (PPN) sekitar Rp 2 triliun per tahun atau Rp 55 miliar per hari.

Halaman 1