Artikel dengan Tagar

Pemda Dilibatkan Atasi Defisit Anggaran BPJS Kesehatan

Humaniora  ·

Pelaksanaan bauran kebijakan untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan didorong untuk terus dioptimalkan. Salah satu langkahnya adalah melibatkan peran pemerintah daerah untuk ikut bertanggung jawab dalam Sistem Jaminan Sosial...

Bebas Akses

Sinergi Dibutuhkan untuk Optimalisasi Fungsi Monitor dan Evaluasi

Bebas Akses  ·

Pemerintah serius mempersiapkan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Nama-nama terpilih akan disampaikan kepada Presiden paling lambat 19 Oktober 2019.

Menegaskan Kembali Prinsip Gotong Royong dalam JKN-KIS

Bebas Akses  ·

Lima tahun sudah program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan. Lebih dari 222 juta warga telah terdaftar sebagai peserta program ini. Ada yang rutin memanfaatkannya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Ada pula yang hanya...

Kemenkes Berikan Diskresi untuk Reakreditasi Rumah Sakit

Bebas Akses  ·

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan, sertifikat akreditasi menjadi syarat wajib bagi tiap rumah sakit yang melayani peserta JKN-KIS. Tanpa sertifikasi...

BPJS Kesehatan Hentikan Layanan di RSUD Ambon

Nusantara  ·

BPJS Kesehatan menghentikan sementara layanan pada tiga rumah sakit di Maluku, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy Ambon, mulai Kamis (2/5/2019).

BPJS Kesehatan Hanya Akan Bekerja Sama dengan RS Terakreditasi

Humaniora  ·

Akreditasi menjadi salah satu syarat wajib bagi rumah sakit untuk menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)...

Peserta Jamsos Ketenagakerjaan di NTT Terendah Nasional

Nusantara  ·

Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur terendah secara nasional hanya sekitar 5 persen dari total seluruh pekerja di provinsi itu.

Butuh Upaya Sistemik Menjamin Perlindungan Petugas Pemilu

Humaniora  ·

Perbaikan penyelenggaraan Pemilu mutlak diperlukan terkait banyaknya jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit. Pemberian santunan saja dinilai tidak cukup. Butuh upaya sistemik untuk menjamin perlindungan mereka.

Perlindungan Pekerja di Kalsel Masih Minim

Nusantara  ·

Dari sekitar 4.800 perusahaan di Kalimantan Selatan, baru 25 persen yang mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Dana Investasi Tumbuh 15 Persen, Terbesar di Obligasi

Ekonomi  ·

JAKARTA, KOMPAS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengelola dana investasi sebesar Rp 364,9 triliun pada 2018. Jumlah dana investasi itu tumbuh 15 persen dari 2017 yang sebesar Rp 317,3 triliun. Pengelolaan dana...