Artikel dengan Tagar
PROTOKOL KESEHATAN

Peraturan Gubernur Sumsel Masih Menunggu Keputusan Kemendagri

·

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu hasil verifikasi dari Kemendagri terkait Peraturan Gubernur Sumsel tentang pendisiplinan protokol kesehatan. Aturan ini diharapkan dapat menekan penularan.

PANDEMI COVID-19

Belanja Anggaran Daerah Mengkhawatirkan

Politik & Hukum ·

Hampir delapan bulan berjalan di 2020, pencairan anggaran daerah secara nasional tak sampai 40 persen. Bahkan, di dua provinsi dan 29 daerah, realisasi belanja masih di bawah 25 persen.

PENCEGAHAN KORUPSI

KPK Minta Pemda Tindak Lanjuti Keluhan Terkait Bansos

Hukum ·

KPK meminta pemda serius merespons keluhan terkait penyaluran dana bantuan sosial yang dilaporkan masyarakat melalui aplikasi Jaga Bansos.

PENEGAKAN HUKUM

Ratusan Data Buron Masuk Basis Data Kemendagri

Politik & Hukum ·

Untuk mempersempit ruang gerak buron, ratusan data orang yang masuk dalam pencarian (DPO) diintegrasikan ke data kependudukan Kemendagri. Buron yang mengurus administrasi kependudukan nantinya akan terlacak.

PILKADA 2020

Pencairan Anggaran Pilkada di Dua Daerah Kurang dari 40 Persen

Politik & Hukum ·

Anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 belum tuntas di seluruh daerah. Masih ada daerah yang baru mencairkan anggaran 40-80 persen dari nilai yang disepakati. Kemendagri berharap pencairan anggaran tuntas pekan ini.

PANDEMI COVID-19

Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumsel Bakal Didenda hingga Rp 500.000

Nusantara ·

Peraturan Gubernur Sumsel mengenai protokol kesehatan di tempat-tempat umum bakal diterbitkan Agustus 2020. Di dalamnya diatur, pelanggar protokol kesehatan akan dikenai denda sebesar Rp 100.000-Rp 500.000.

Pemerintahan Daerah

Kemendagri: Rekomendasi Pemilihan Ulang Wakil Bupati Bekasi Tanpa Paksaan

Metropolitan ·

Pemilihan wakil bupati Bekasi direkomendasikan diulang. Namun, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi membatalkan kesepakatan itu karena mengaku mengambil keputusan saat sedang dalam kondisi kurang sehat.

ANGGARAN PILKADA

Saat Kas Daerah Minus Diseret Biaya Pilkada

Nusantara ·

Sejumlah daerah di Maluku kesulitan mencukupi permintaan anggaran pilkada. Kas dua kabupaten minus. Biaya pilkada yang mahal belum tentu menghasilkan pemimpin yang mau dan mampu menyejahterahkan rakyatnya.

PILKADA SERENTAK

Biaya Membengkak, Pemda Diminta Bantu Pemenuhan APD untuk Penyelenggara dan Keamanan

·

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tak hanya segera mencairkan dana hibah pemilihan kepala daerah atau pilkada, tetapi juga membantu pemenuhan alat pelindung diri bagi petugas penyelenggara dan keamanan.

Pilkada 2020

Kemendagri Ingatkan Pemda Segera Cairkan Sisa Anggaran Pilkada

·

Sebanyak 171 dari 270 pemda sudah mentransfer 100 persen dana sesuai NPHD ke KPU daerah. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemda yang belum menuntaskan penyaluran dana pilkada untuk segera menjalankan komitmen itu.

Halaman 1