Artikel dengan Tagar
DATA PRIBADI

Kemendagri: Tak Ada Pemberian Data Kependudukan

Politik & Hukum ·

Kementerian Dalam Negeri membantah isu di media sosial bahwa pemerintah memberikan data nomor induk kependudukan dan foto wajah pemilik KTP elektronik kepada PT Jelas Karya Wasantra (VeriJelas).

Ideologi Negara

Kaum Milenial Jadi Sasaran Penguatan Ideologi Pancasila

Politik & Hukum ·

Perubahan paradigma indoktrinasi sebagai salah satu metodologi penyebaran ideologi Pancasila bakal dilakukan untuk menyasar generasi milenial.

KEUANGAN DAERAH

Masih Ada 16 Provinsi yang Belum Menyerahkan Rancangan Keuangan

Politik & Hukum ·

Di penghujung batas waktu yang ditentukan, masih ada 16 provinsi yang belum menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Padahal ketentuan membatasi hingga 30 November 2019.

PEMERINTAHAN

Pusat Siapkan Sanksi bagi Daerah yang Terlambat Serahkan Rencana Anggaran

Politik & Hukum ·

Batas akhir waktu penyerahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin mepet. Pemerintah pusat mengingatkan adanya sanksi bagi pemerintah daerah yang belum menyerahkan dokumen rencana anggaran.

Organisasi Kemasyarakatan

Kebebasan Berserikat Tidak Absolut

Politik & Hukum ·

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, atau kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, tidak bersifat absolut atau mutlak. Kebebasan harus tetap menghargai hak asasi orang lain.

Kepala Daerah

Kemendagri Ingin Pelaksanaan Pilkada Langsung Ditinjau Ulang

Politik & Hukum ·

Gagasan untuk menyelenggarakan pilkada asimetris dinilai bisa menyelamatkan kepercayaan sebagian masyarakat atas penyelenggaraan pilkada langsung selama ini.

data tunggal

Kebijakan Satu Data Satu Peta Topang Investasi dan Tata Ruang

Ekonomi ·

Kebijakan satu data juga diikuti dengan kebijakan satu peta. Penerapan peta acuan nasional ini akan memberikan kepastian hukum, kerangka tata ruang, dan kemudahan izin usaha bagi investor.

ANGGARAN DKI 2020

Kemendagri: Tak Ada Perpanjangan Waktu Bahas RAPBD 2020

Metropolitan ·

DPRD DKI Jakarta hanya memiliki waktu 60 hari kerja membahas RAPBD 2020. Jika tidak selesai, Gubernur DKI harus menyusun rancangan peraturan gubernur tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun sebelumnya.

Evaluasi Penyaluran Dana Desa

Ekonomi ·

Dugaan pengalokasikan dana desa ke sejumlah desa fiktif butuh pendalaman lebih lanjut. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT tengah mendalami kasus itu.

Dana Desa

Dana Desa Fiktif Ditengarai karena Persoalan Tertib Administrasi

Nusantara ·

Persoalan desa-desa fiktif menyita perhatian publik. Kementerian Dalam Negeri menengarai akar persoalan ini karena masalah administrasi.

Halaman 1