Polri dan KLHK Perkuat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polri sepakat meningkatkan sinergi dalam pemrioritasan kasus kebakaran hutan dan lahan serta kasus lain seperti pembalakan liar, pencemaran limbah, perdagangan satwa liar.
Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Mendapat Penghargaan Tingkat Asia
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019 .
Sasar Semua Produsen, Regulasi “Extended Producer Responsibility” Ditandatangani
Produsen produk manufaktur maupun produsen retail wajib mengurangi sampahnya minimal 30 persen dalam 10 tahun mendatang. Ini juga bisa untuk memenuhi industri daur ulang.
Pencemaran Merkuri di Sungai Batanghari Bahayakan Warga Sumbar dan Jambi
Berbagai dampak dari kontaminasi merkuri akibat pertambangan emas skala kecil (PESK) dirasakan oleh beberapa daerah. Secara bergantian, para kepala daerah menyampaikan masukan kepada Kepala BNPB terkait dampak merkuri.
Izin Terbang Pilot Habis, Bom Air di Sumsel Terhenti
Helikopter bom air di Sumatera Selatan berhenti beroperasi untuk sementara karena pilot helikopter yang sebagian besar warga negara asing belum memperpanjang izin terbangnya.
Nilai Baik Sertifikat PHPL Belum Gambarkan Kondisi Lapangan
Pengelola konsesi kehutanan yang memperoleh penilaian baik pada sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari belum menggambarkan kondisi lapangan. Perusahaan tetap mendapatkan nilai baik meski ada masalah di lahannya.
Status Tanggap Darurat Asap Kembali Diperpanjang
Pemerintah Provinsi Sumsel memperpanjang status tanggap darurat asap selama 20 hari sampai 30 November 2019 karena kebakaran masih marak. Ini adalah kali ke dua, Sumsel memperpanjang status tanggap darurat.
Kebakaran Lahan di Sumsel Terus Meluas
Kebakaran lahan di Sumatera selatan terus meluas, hingga saat ini luasan lahan terbakar mencapai 361.857 hektar. Pemerintah diminta tegas untuk menindak perusahaan yang lahan konsesinya terbakar.
Lahan Gambut Sumsel Makin Kritis
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses
Diputus Bersalah soal Kebakaran Hutan, PT AUS Harus Bayar Rp 261 Miliar
Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT AUS.