Artikel dengan Tagar
Bebas Akses

Separuh Lebih Pemda Bakal Dipimpin Penjabat

Bebas Akses  ·

Catatan Kompas, ada 278 daerah dari total 548 daerah yang kepala/wakil kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Sementara mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),...

UU Pilkada Masih Memungkinkan untuk Direvisi

Pemilu  ·

Sekalipun tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan segera dimulai, revisi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan tersebut masih mungkin dilakukan, bahkan ruang waktu revisi dinilai masih panjang. Ini dengan dasar tahapan pendaftaran calon...

Tahapan KPU Sebelum Terapkan E-Rekap di Pilkada 2020

Bebas Akses  ·

Rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap menurut rencana diimplementasikan di Pilkada 2020. Namun, sebelum sampai ke sana, sejumlah tahapan bakal dilalui KPU, mulai dari pembentukan landasan hukum hingga uji coba...

KPU dan DPR Belum Sepakati Jadwal Konsultasi

Politik & Hukum  ·

Komisi Pemilihan Umum menargetkan draf peraturan KPU Pilkada 2020 selesai pada akhir Juni. Setelah itu, draf akan dikirimkan ke pemerintah dan DPR untuk dibahas dalam rapat konsultasi. Jika dalam rapat tersebut tidak ada perubahan...

Kekurangan 68.760 Pengawas TPS, Bawaslu Minta Kelonggaran Syarat Usia

Pemilu  ·

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu di 16 provinsi masih kekurangan 68.760 pengawas tempat pemungutan suara karena kendala syarat usia. Bawaslu berharap ada toleransi dari pemerintah dan legislatif untuk mengurangi usia sebagai...

1,2 Juta Orang Belum Terima KTP-el

Pemilu  ·

JAKARTA, KOMPAS — Sekitar tiga bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Legislatif dan Presiden pada 17 April 2019, sebanyak 1,2 juta orang masih belum menerima kartu tanda penduduk elektronik. Direktorat Jenderal Kependudukan dan...

Tercecernya Ribuan KTP-el Rusak Bisa Membuat Publik Tak Percaya Proses Pemilu

Pemilu  ·

JAKARTA, KOMPAS — Kejadian tercecernya ribuan kartu tanda penduduk elektronik yang rusak di Bogor, Jawa Barat, harus diusut secara tuntas. Apalagi, kejadian tersebut terjadi pada musim pemilihan kepala daerah dan hanya setahun menjelang...

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPR

Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Peran mantan anggota DPR terus didalami KPK dalam penganggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Selasa (9/1), penyidik KPK memeriksa lima mantan anggota Komisi II DPR. Kelima orang itu ialah Olly...