Artikel dengan Tagar
bebas akses Pandemi Covid-19

SE Mendagri Atur Fleksibilitas Daerah Tangani Covid-19

Politik & Hukum ·

Tiap daerah memiliki fleksibilitas dalam menangani wabah Covid-19 tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Pemerintah daerah pun dapat mengatur penggunaan dana APBD untuk kepentingan itu asalkan transparan.

Wilayah Perbatasan

Pembangunan Perbatasan Dinilai Tidak Maksimal

Politik & Hukum ·

Sinergi program dalam membangun wilayah perbatasan sungguh diperlukan. Hal tersebut penting mengingat selama ini pembangunan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah.

RUU CIPTA KERJA

Implikasi Regulasi Cipta Kerja, Pemda Bisa Lepas Tangan

Politik & Hukum ·

Pemda berpotensi tidak akan ikut mengawasi atau bertanggung jawab karena kewenangan ditarik ke pusat. Pasal-pasal yang mengatur resentralisasi kewenangan dalam RUU Cipta Kerja harus dikaji ulang.

Tata Kelola Pemerintahan

Mengatasi Peraturan Daerah Penghambat Pembangunan

Politik & Hukum ·

Riset terhadap 1.109 peraturan daerah terkait kemudahan berusaha yang berasal dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi menunjukkan adanya sejumlah persoalan. Perlu upaya terpadu di pusat dan daerah untuk mengatasinya.

RAPBD 2020

Alokasikan Lebih Besar Anggaran untuk Publik

Politik & Hukum ·

Empat hari menjelang tenggat penyelesaian RAPBD 2020, 30 November 2019, baru 10 dari total 34 provinsi yang sudah menyelesaikannya. Jika tenggat terlampaui, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi.

dana desa

Kemendagri Pastikan Pembentukan 56 Desa Konawe Cacat Hukum

Politik & Hukum ·

Pemerintah memastikan penetapan 56 desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, cacat hukum. Telah dipastikan bahwa peraturan daerah kabupaten yang dijadikan dasar hukum penetapan wilayah sejumlah desa itu tidak sah.

Demokrasi

Anggaran Pilkada 2020 Hampir Mencapai Rp 10 Triliun

Politik & Hukum ·

Total anggaran yang disepakati 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hampir mencapai Rp 10 triliun. Padahal, prinsip efisiensi perlu selalu diutamakan untuk mewujudkan pilkada yang ideal.

KABINET JOKOWI-AMIN

Jadi Mendagri, Tito Karnavian Harus Adopsi Aura Kepemimpinan Sipil

Politik & Hukum ·

Stabilitas dalam negeri menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun mendatang. Namun, untuk mewujudkan itu, Tito Karnavian yang ditunjuk menjadi Mendagri diminta bertindak sebagai pemimpin sipil.

Perizinan

Perizinan Masih Bebani Pelaku Usaha

Ekonomi ·

Perizinan masih jadi masalah yang membebani pelaku usaha. Reformasi perizinan melalui OSS yang dimulai tahun lalu dinilai belum berjalan dengan baik di daerah.

KEUANGAN DAERAH

Dalam Tiga Tahun Terakhir, Kemampuan Pemda Serap APBD Makin Lambat

Politik & Hukum ·

Dalam tiga tahun terakhir, kemampuan daerah menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah cenderung menurun. Persentase anggaran yang diserap pun rendah. Hal itu berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

Halaman 1