Artikel dengan Tagar
Bebas Akses

Pesta Demokrasi Daerah, Persoalan dan Potensi Konflik

Bebas Akses  ·

Meski waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2020 baru akan dilaksanakan pada 23 September 2020, sejumlah persoalan dan potensi konflik harus disikapi serius sejak dini.

Banyak Ketentuan Baru Belum Diatur, Revisi UU Pilkada Perlu Segera Disiapkan

Politik & Hukum  ·

Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan agar sejumlah ketentuan mendapat dasar hukum yang jelas sehingga tidak berpotensi mengganggu tahapan Pilkada 2020.

KPU dan Kemendagri Minta Pemda Segera Selesaikan Anggaran Pilkada

Pemilu  ·

Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.

KPU Matangkan Aspek Teknis dan Teknologi Informasi E-rekap

Pemilu  ·

Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Saat ini KPU masih terus mematangkan penerapan e-rekap.

Pelaksanaan Berpotensi Tidak Optimal

Pemilu  ·

Ketersediaan anggaran pilkada serentak 2020 di sejumlah daerah diindikasikan tidak memadai.

Peluncuran Pilkada 2020

Galeri Foto   ·
Peluncuran Pilkada 2020
10 foto

KPU Tunggu Pemerintah Daerah Alokasikan Anggaran

Pemilu  ·

Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Masalah Penganggaran Masih Menjadi Tantangan

Politik & Hukum  ·

Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah.

Sebaran Kasus Berpotensi Pengaruhi Pilkada

Pemilu  ·

Tak kurang dari 348 perkara pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2019 telah divonis pengadilan hingga 31 Agustus. Sebaran kasus yang merata di 34 provinsi dikhawatirkan bakal memengaruhi pelaksanaan Pilkada 2020.

Nama 25 Anggota DPR Belum Setorkan Bukti LHKPN Bisa Tak Disertakan ke Presiden

Bebas Akses  ·

Selain anggota DPR terpilih, masih ada 17 anggota DPD terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. Mereka antara lain dari Kepulauan Riau (3 orang), Kalimantan Selatan (3 orang), Papua (3 orang), dan Papua Barat (3 orang).