Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
lhkpn
Bagikan
Bebas Akses
Agar Caleg Tak Batal Dilantik karena Laporan Harta Kekayaan
Bagaimana tips melaporkan LHKPN agar caleg terpilih tak batal mengikuti pelantikan?
Politik & Hukum
·
Aturan LHKPN Diperkuat, KPK Bisa Umumkan Pelapor Tak Beri Surat Kuasa
KPK mengharmonisasi revisi peraturan KPK tentang LHKPN. Di aturan baru, KPK berwenang menetapkan jabatan wajib LHKPN.
Politik & Hukum
·
Diperiksa 10 Jam, Firli Ditanya Soal Aset yang Tidak Dilaporkan
Di Bareskrim Polri, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri diperiksa sebagai tersangka terkait asetnya yang tidak dilaporkan di LHKPN.
Politik & Hukum
·
KPK Tahan Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dalam Kasus Gratifikasi
KPK menahan bekas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.
Video
·
Klarifikasi Kekayaan, KPK Panggil Gubernur Lampung
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Pemanggilan dilakukan tiga bulan jelang akhir masa jabatan Arinal.
Nusantara
·
Iklan
Rafael Alun dan Istri Disebut Terima Gratifikasi Rp 16,6 Miliar dan Pencucian Uang hingga Rp 58 Miliar
Gratifikasi diterima Rafael dari 62 perusahaan wajib pajak via beberapa perusahaan tempat istrinya duduk jadi komisaris. Bersama istrinya, Ernie, Rafael gunakan harta hasil tindak pidana untuk beli berbagai aset.
Politik & Hukum
·
KPK Telepon Menpora Klarifikasi Harta Kekayaan Senilai Rp 282 Miliar
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya telah menelepon Menpora Dito Ariotedjo untuk mengklarifikasi LHKPN-nya senilai Rp 282 miliar. KPK kaget nilai itu disebut hadiah.
Politik & Hukum
·
693 Pejabat dan Anggota Legislatif di Wilayah Papua Tidak Laporkan Harta
Dari hasil pendataan KPK di Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan, ditemukan 693 pejabat pemda dan anggota legislatif yang belum melaporkan harta kekayaan.
Nusantara
·
Tak Tertib Laporkan LHKPN, KPK Minta Pejabat Daerah Dijatuhi Sanksi
KPK kini tengah merampungkan peraturan yang isinya bisa menjatuhkan sanksi kepada atasan dari pejabat di daerah yang tak rutin melaporkan harta kekayaannya.
Politik & Hukum
·
KPK Klarifikasi Kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Sekprov Riau, dan Sekprov Jatim
KPK menegaskan, pihaknya akan terus mendalami ataupun mengklarifikasi wajib lapor terkait transaksi keuangan, asal-usul harta kekayaan, dan kepemilikan usaha.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·