Artikel dengan Tagar
Pilkada 2020

Pemerintah Janjikan Dukungan Anggaran

·

Mendagri Tito Karnavian berjanji untuk mendukung apapun kebutuhan penyelenggara pemilu, baik terkait anggaran, personel, maupun kelengkapan administrasi, sehingga pilkada 2020 berjalan aman dan lancar

bebas akses PEMERINTAH DAERAH

Mendagri Tunggu Proses di Mahkamah Agung soal Pemakzulan Bupati Jember

Nusantara ·

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya baru dapat mengambil keputusan terkait pemakzulan Bupati Jember Faida setelah proses hukum di Mahkamah Agung selesai. Proses itu kini sedang bergulir di DPRD.

PILKADA 2020

Mendagri Dorong Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19

Politik & Hukum ·

Penanganan pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu isu strategis yang patut diangkat dalam kampanye calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Terlebih lagi, dampak pandemi dapat dirasakan di setiap lini.

Dampak Covid-19

Pemenuhan Anggaran Tambahan Pilkada Masih Mengambang

Politik & Hukum ·

Tahapan lanjutan pilkada bakal dilanjutkan 15 Juni. Pemerintah baru sepakat merealisasikan Rp 1,02 triliun tambahan dari total anggaran Rp 5,2 triliun yang diajukan KPU-Bawaslu untuk tahapan di tengah pandemi Covid-19.

Dampak Covid-19

Keselamatan Masyarakat Prasyarat Mutlak Pilkada di Tengah Pandemi

·

Hari ini, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu direncanakan membahas kepastian ketersediaan tambahan anggaran untuk menjalankan protokol kesehatan terkait Covid-19 dalam tahapan pilkada.

Dampak Covid-19

Pilkada di Tengah Pandemi Membuat Anggaran Jadi Membengkak

Politik & Hukum ·

Tambahan anggaran Pilkada Desember 2020 yang diajukan KPU berkisar Rp 4,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun dengan pemilih maksimal 500 orang per TPS. Mayoritas dana untuk pengadaan alat protokol kesehatan Covid-19.

NORMAL BARU

Mendagri Tak Larang Ojek Konvensional dan Daring Beroperasi

Politik & Hukum ·

Dampak Covid-19, Mendagri Tito Karnavian tak pernah melarang ojek konvensional atau ojek dalam jaringan beroperasi. Keputusan Mendagri yang baru hanya ditujukan kepada ASN berhati-hati gunakan transportasi umum.

DAMPAK COVID-19

Tak Patuhi Normal Baru, ASN Bisa Dikenai Sanksi

Politik & Hukum ·

Pejabat pembina kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan dan proses evaluasi tatanan normal baru bagi aparatur sipil negara di setiap instansi. ASN yang tak patuhi aturan dapat diberikan teguran hingga pemecatan.

LEBARAN 2020

Kemendagri: Protokol Kesehatan di Daerah Harus Diperketat

·

Pemerintah pusat telah mengingatkan pemda untuk memperketat penerapan protokol kesehatan hingga ke tingkat desa. Pemudik yang baru tiba ke daerah harus menjalani isolasi selama 14 hari.

Halaman 1