Artikel dengan Tagar
OTONOMI DAERAH

Pembuatan Aturan Turunan RUU Cipta Kerja Perlu Melibatkan Pemda

Politik & Hukum ·

Pemerintah pusat diminta untuk melibatkan pemerintah daerah dalam membuat peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diminta menghargai hak otonomi daerah.

PERPAJAKAN

Mayoritas Tarif Pajak dan Retribusi Daerah Akan Ditetapkan secara Nasional

Ekonomi ·

Pemerintah pusat akan menarik wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Nantinya, hampir semua tarif pajak dan retribusi daerah akan ditetapkan secara nasional.

evaluasi 15 tahun pilkada langsung

Tarian ”Cha Cha” dalam Eksperimen Sistem Pilkada

·

Evaluasi pilkada perlu dilakukan secara holistik. Evaluasi bukan hanya terkait mekanisme pemilihan, langsung ataukah tak langsung melalui DPRD, melainkan juga tata kelola partai politik selaku elemen penting di pilkada.

OTONOMI DAERAH

Antisipasi Resentralisasi Melalui UU Cipta Kerja

Politik & Hukum ·

Pemerintah daerah menyayangkan penarikan sejumlah kewenangan daerah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunan dari undang-undang itu diharapkan mampu mencegah resentralisasi.

kontestasi politik

Pilkada Belum Sepenuhnya Jawab Harapan Publik

·

Pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD dapat menjadi opsi ketika kontestasi politik lokal dilaksanakan saat pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Pemilihan oleh DPRD dinilai lebih aman dilakukan.

PEMERINTAHAN DAERAH

Penyusunan Peraturan Daerah Harus Melibatkan Kanwil Kemenkumham

Hukum ·

Penyusunan perda provinsi dan kabupaten/kota kini wajib melibatkan ahli atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan. Ini diatur dalam draf UU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja

Pertimbangkan Prinsip Keberlanjutan Tanpa Pinggirkan Masyarakat Kecil

Politik & Hukum ·

RUU Cipta Kerja sebenarnya bisa jadi momen penataan berbagai regulasi yang tumpang tindih untuk penciptaan lapangan kerja. Namun, selain memperhatikan aspek keberlanjutan, jangan sampai RUU itu mengabaikan rakyat kecil.

Pemerintahan Daerah

Alternatif Model Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Perlu Terus Dikaji

·

Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi menilai pilkada langsung masih menjadi model yang kompatibel pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, ia memberikan dua model alternatif yang dapat digunakan ke depan.

Pemerintahan Daerah

Kemendagri: Rekomendasi Pemilihan Ulang Wakil Bupati Bekasi Tanpa Paksaan

Metropolitan ·

Pemilihan wakil bupati Bekasi direkomendasikan diulang. Namun, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi membatalkan kesepakatan itu karena mengaku mengambil keputusan saat sedang dalam kondisi kurang sehat.

pemerintah daerah

Ancaman Resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja

Politik & Hukum ·

RUU Cipta Kerja dinilai memberi kekuasaan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat. Ada gejala resentralisasi kekuasaan pemerintahan di dalam RUU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Halaman 1