Artikel dengan Tagar
Bebas Akses

Korupsi Hambat Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Bebas Akses  ·

Korupsi menjadi salah satu hambatan utama meningkatkan ekonomi Indonesia. Cita-cita untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada 2045 pun dinilai akan terhambat jika pemberantasan korupsi tidak maksimal.

Revisi Aturan Lelang Perizinan Tambang Sangat Dibutuhkan

Nusantara  ·

Aturan lelang izin pertambangan mendesak untuk dievaluasi. Penerapan lelang rawan maladministrasi dan rentan praktik korupsi sehingga perlu segera direvisi.

Perppu Tetap Menjadi Harapan

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, pada Kamis (17/10/2019) genap 30 hari sejak disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU pada 17 September lalu, Namun, nomor UU itu belum jelas....

Bebas Akses

Pesan dari Kuningan dan Urgensi Perppu KPK

Bebas Akses  ·

Menjelang berlakunya UU KPK yang baru, langkah penindakan KPK menguat. Dari kantor mereka di Kuningan, Jakarta Selatan, KPK seperti ingin mengirimkan pesan bahwa korupsi masih merajalela. Maka, upaya melemahkan pemberantasan korupsi,...

Bebas Akses

Fraksi PDI-P Menilai OTT Kepala Daerah Bukti Kegagalan KPK

Bebas Akses  ·

Meski UU KPK hasil revisi mulai diberlakukan besok, komisi antirasuah tersebut masih bisa melakukan penyadapan dan OTT. Menurut rencana, dewan pengawas akan dibentuk pada Desember 2019.

UU KPK Hasil Revisi Ancam Pencegahan Korupsi di Sektor Penegakan Hukum

Politik & Hukum  ·

Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi belum maksimal. Apalagi jika mengacu UU KPK terbaru, KPK berpotensi tak mampu mendorong lembaga penegak hukum lain untuk menerapkan sistem itu.

Revisi UU KPK Kembali Diuji

Politik & Hukum  ·

MK kembali menyidangkan permohonan uji formil dan uji materi terhadap revisi UU KPK. Sementara itu, masyarakat sipil berharap Presiden menerbitkan Perppu KPK sebelum UU KPK hasil revisi berlaku.

Presiden Kembali Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK

Bebas Akses  ·

Para aktivis antikorupsi di Yogyakarta kembali mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Desak Perppu KPK, Mahasiswa Berencana Kembali Turun ke Jalan

Politik & Hukum  ·

Agar gerakan mahasiswa tidak dituding menghalangi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, 20 Oktober 2019, sebagian mahasiswa berencana berunjuk rasa setelah tanggal pelantikan. 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah di 510 Daerah Masih Lemah

Bebas Akses  ·

Celah korupsi di daerah masih terus terbuka. Dua faktor penyebabnya adalah kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP) masih rendah dan belum semua kepala daerah memahami pentingnya APIP.