Artikel dengan Tagar
Kemudahan Berbisnis

Ciptakan Kemudahan Berusaha

Ekonomi ·

Investor dan pelaku usaha memerlukan kepastian berusaha. Kondisi ini mesti diciptakan.

RUU CIPTA KERJA

Labirin Pusat dan Daerah

Ekonomi ·

Sebagian besar revisi keempat UU itu adalah tentang penarikan wewenang daerah dalam hal perizinan ke pemerintah pusat. Kesannya, ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk urusan investasi.

PEMERINTAHAN DAERAH

KPK, Polri, dan Kejagung Utamakan Pencegahan Korupsi demi Investasi

Politik & Hukum ·

Polri dan Kejaksaan Agung telah membentuk satuan tugas untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam investasi. Untuk kepentingan yang sama, Polri, kejaksaan, dan KPK juga akan mengedepankan pencegahan korupsi.

MIGAS

Pemerintah Janjikan Percepatan Perizinan

Ekonomi ·

Banyaknya perizinan dinilai menjadi salah satu hambatan bagi investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Pemerintah berjanji akan memangkas 373 jenis izin jadi 176 jenis izin sektor hulu migas tahun ini.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP Luncurkan Perizinan 1 Jam

Ekonomi ·

Sejumlah aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dikaji dan ditinjau ulang. Khusus soal perizinan, menurut KKP, akan dipercepat dan dioptimalkan.

Perizinan

Pelanggar IMB Didenda untuk Tekan Sengketa Lahan

Metropolitan ·

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyerahkan nama-nama pelanggar izin mendirikan bangunan (IMB) di DKI kepada pengadilan negeri agar didenda. Langkah ini sekaligus menekan potensi sengketa lahan di antara warga.

Tajuk Rencana

Bersiap Menghadapi Masa Sulit

Tajuk Rencana ·

Pemerintah perlu memitigasi perlambatan ekonomi dengan segera mewujudkan janji meningkatkan produktivitas dan mengefisienkan ekonomi.

INVESTASI

Perizinan Terintegrasi Tak Jalan

Ekonomi ·

Investasi dan ekspor dinilai sebagai obat untuk mengatasi defisit neraca berjalan Indonesia. Namun, proses mengurus perizinan di Indonesia belum juga membaik.

Hukum

Mahfud MD: Jangan Anggap ”Omnibus Law” Hal Aneh

Politik & Hukum ·

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali menegaskan pentingnya ”omnibus law” untuk menyinkronkan berbagai aturan terkait dalam satu bidang.

MORATORIUM SAWIT

Setengah Izin Kebun Sawit di Jambi Belum Direalisasi

Nusantara ·

Setengah dari jumlah luasan izin perkebunan sawit yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jambi belum terealisasi. Banyak perusahaan yang belum melaksanakan rencana kerjanya secara optimal.

Halaman 1