Artikel dengan Tagar

Perubahan UU Perkawinan Harus Segera Disosialisasikan

Humaniora  ·

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi harus...

Ketika Perjuangan Rasminah dan Korban Perkawinan Anak Berhasil

Humaniora  ·

Tanggal 16 Agustus 2019 menjadi hari bersejarah bagi perempuan di Tanah Air. Sebab, hari itu Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain...

Momentum Menghentikan Perkawinan Anak   

Bebas Akses  ·

Jalan untuk mencegah perkawinan anak akhirnya terbuka, menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengajuan Dispensasi Perkawinan Diperketat

Bebas Akses  ·

Selain menaikkan usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, DPR juga memperketat aturan dispensasi perkawinan usia anak. Dispensasi hanya bisa melalui pengadilan, dan harus dihadiri calon pengantin.

DPR Akhirnya Sepakat Batas Usia Minimal Perkawinan 19 Tahun

Bebas Akses  ·

DPR akhirnya sependapat dan setuju dengan usulan pemerintah untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki.

Pendidikan Jadi Pertimbangan Usulan Minimal Usia Perkawinan 19 Tahun

Humaniora  ·

Pemerintah siap membahas revisi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Berharap Batas Minimal Usia Perkawinan 19 Tahun   

Humaniora  ·

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan.

95 Persen Perkawinan Anak Ilegal, MA Segera Terbitkan Perma

Humaniora  ·

JAKARTA, KOMPAS –— Perkawinan anak masih menjadi persoalan di Tanah Air, bahkan sudah masuk dalam kondisi darurat perkawinan anak. Mahkamah Agung menemukan praktik perkawinan secara ilegal yang jumlahnya sekitar 95 persen. Jumlah ini...

Panja DPR Terbentuk, Revisi UU Perkawinan Ditargetkan Selesai Secepatnya

Humaniora  ·

JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat memenuhi janjinya, membentuk panitia kerja untuk menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses revisi Undang-Undang...

Libatkan Ormas Keagamaan dalam Mencegah Perkawinan Anak

Humaniora  ·

JAKARTA, KOMPAS—Organisasi kemasyarakatan berbasis agama Islam berperan penting untuk mencegah perkawinan anak. Selain menjadi filter, ormas keagamanan bisa jadi agen dalam menyuarakan berbagai pesan pada masyarakat dengan bahasa agama,...