Larangan Bekas Napi Korupsi Maju di Pilkada Dicabut
Sebagai gantinya, Peraturan KPU Nomor 18/2019 melimpahkan ke partai politik untuk memutuskan mantan napi korupsi yang ingin maju di pilkada. Saat seleksi oleh partai, bakal calon harus diutamakan bukan terpidana korupsi.
Mendagri Minta Pemda Penuhi Anggaran Pilkada 2020
Total anggaran Pilkada 2020 di 270 daerah mencapai Rp 10,01 triliun. Adapun terkait KTP elektronik yang jadi syarat memilih dan dukungan calon perseorangan, perekaman dijanjikan tuntas akhir tahun ini.
Kepastian Tahapan Dinantikan
Kepastian jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah 2020 menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan kontestasi politik tingkat lokal
Kunci Melarang Eks Koruptor Ada di Parpol
Larangan bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2020 berpulang pada kebijakan partai.
Tahapan Berubah, Calon Perseorangan Dirugikan
Masa penyerahan syarat dukungan calon kepala/wakil kepala daerah dari jalur perseorangan direncanakan lebih singkat. Selain itu, tenggat penyerahan syarat dukungan ke KPU lebih cepat dari yang telah diatur sebelumnya.
DPR Minta Harmonisasi PKPU Dipercepat
Harmonisasi peraturan KPU di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan tidak berlarut-larut agar tidak menggangu tahapan pilkada 2020.
Tahapan Pilkada 2020 Direvisi
Komisi Pemilihan Umum tengah merevisi jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
KPU Solo Ubah Tahapan Calon Perseorangan
KPU Kota Solo, Jawa Tengah, akan menunda pengumuman tahapan masa penyerahan syarat dukungan calon perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo 2020.
Perbaiki Ekses Negatif
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses
Sistem E-rekap Dipersiapkan untuk Rekapitulasi Suara
Komisi Pemilihan Umum sedang mematangkan sistem rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Namun, persiapan dan penerapannya dinilai harus benar-benar matang agar tidak mengundang gugatan dan memicu ketidakpercayaan publik.
Saya ingin melihat daftar artikel yang terbit pada tanggal…