Politik uang diperkirakan masih marak selama gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah. Bawaslu pun diingatkan akan modus politik uang yang terus berubah.

Komisi Pemilihan Umum mematangkan rencana menerapkan metode rekapitulasi elektronik dalam pemilihan kepada daerah serentak pada 2020. Metode itu diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya penyelenggaraan pesta demokrasi.

Serbuan hoaks selama Pemilu 2019 berpotensi terulang pada Pilkada 2020. Hoaks lebih mudah digunakan untuk menggiring suara masyarakat dibandingkan bicara program atau visi dan misi.

Meski waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2020 baru akan dilaksanakan pada 23 September 2020, sejumlah persoalan dan potensi konflik harus disikapi serius sejak dini.

Sebanyak 61 daerah dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 belum menyelesaikan persoalan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah belum tercapainya kesepakatan besaran anggaran

Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan agar sejumlah ketentuan mendapat dasar hukum yang jelas sehingga tidak berpotensi mengganggu tahapan Pilkada 2020.

Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.

Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Saat ini KPU masih terus mematangkan penerapan e-rekap.

Kepatuhan menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye pada pemilu langsung mulai didorong ke ranah pembuktian. Hal itu menuntut perubahan regulasi.

Lebih kurang 30 persen dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020 belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan pilkada.