Artikel dengan Tagar
Bebas Akses

Anies Baswedan dan Kerangkeng Politik Nasdem

Bebas Akses  ·

Sore itu, tayangan televisi yang menyiarkan jumpa pers Surya Paloh dan Anies Baswedan langsung mendapatkan tafsir yang beragam. Teman-teman peneliti memang ”daya endusnya” cukup tajam untuk melihat gejala seperti ini. Dan, biasanya tak...

Politik Nasi Goreng dan Nasi Liwet

Bebas Akses   ·

Jokowi dan Prabowo Telah Bertemu, ”Cebong” dan ”Kampret” Masih Berseteru

Bebas Akses  ·

Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dua calon presiden yang bersaing keras dalam Pemilu Presiden 2019, akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). Peristiwa penting ini menumbuhkan harapan, masyarakat...

Reaksi Pertemuan Jokowi-Prabowo

Bebas Akses   ·

Dampak Ekonomi Putusan MK

Analisis Ekonomi  ·

Sejak 2014 sudah terlihat pola masuk atau keluar modal portepel atau portofolio menjelang Pilpres. Pada 2013, setahun sebelum Pilpres, terlihat peningkatan arus modal jangka pendek keluar dari Indonesia. Situasi ini mencerminkan sikap...

Lemhanas Kaji Peserta Pilpres Lebih Dari Dua Pasang Calon

Nusantara  ·

Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun sampai kini dampak polarisasi yang membelah masyarakat karena perbedaan politik selama proses pilpres...

Enigma Politik, MK, dan Kita

Utama  ·

Politik kita akhir-akhir ini bukan sekadar fenomena, tapi enigma. Penuh misteri, sulit dinalar, banyak kelokan, dan terkadang tampil dengan kesimpulan tak terduga. Politik yang gaduh dengan aneka opini, tapi kehilangan sentuhan...

TPS dan DPT Siluman adalah Dalil yang Tidak Jelas

Pemilu  ·

JAKARTA, KOMPAS – Dalam pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019, Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019), menilai, dalil pemohon mengenai tempat pemungutan suara dan daftar pemilih tetap siluman tidak relevan dan...

MK: Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Bersifat TSM Wewenang Bawaslu

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS — Majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sebab, kewenangan menyelesaikan...