Artikel dengan Tagar

Fasilitas-fasilitas Wah di Gedung DPR

Pemilu  ·

Delapan hari usai dilantik, Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Puan Maharani, beserta wakilnya, meninjau sejumlah fasilitas di gedung DPR. Sekretariat Jenderal DPR menghabiskan Rp 5 miliar merenovasi ruang kerja anggota DPR.

Pimpinan DPR Dinilai Inkonsisten

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Pimpinan DPR belum menerima surat usulan penggantian Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional. Kalaupun surat itu masuk, pimpinan DPR mensyaratkan penggantian baru akan diproses jika Taufik...

MKD Didesak Segera Bertindak

Politik & Hukum  ·

JAKARTA,KOMPAS – Pimpinan DPR dan Mahkamah Kehormatan DPR atau MKD seharusnya tidak diam saja melihat Taufik Kurniawan yang berstatus tersangka korupsi dan ditahan, masih bisa menjabat wakil ketua DPR. Apalagi janji dari Partai Amanat...

Soal Revisi UU MD3, Pemerintah: Kami Merespons Dinamika Politik

Politik  ·

JAKARTA, KOMPAS — Meski diwarnai aksi walk out dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Nasdem, revisi Undang-Undang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan...

Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR Harus Perhatikan Efektivitas Kinerja

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Penambahan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menurut rencana akan disahkan sebelum 14 Februari mendatang harus tetap memperhatikan efektivitas kinerja pimpinan nantinya....

Revisi UU MD3 ke Paripurna Pekan Depan, Penambahan Pimpinan MPR Belum Disepakati

Politik  ·

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) memasuki tahap akhir. Revisi tersebut direncanakan akan dibawa ke rapat...

Revisi UU MD3 Masih Mandek

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Hingga kini, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat belum bersepakat terkait penambahan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saat pembahasan revisi Undang-Undang tentang MPR,...

Jatah Kursi Pimpinan DPR dan MPR Harus Proporsional

Politik  ·

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah yang mengatur penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019 diharapkan...