Artikel dengan Tagar

Polisi Tahan Tersangka Penghasutan dan Penyebaran Hoaks dalam Pengepungan Asrama Papua

Nusantara  ·

Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur menahan TS, tersangka kasus penyebaran hoaks, penghasutan, diskriminasi, dan provokasi dalam peristiwa pengepungan massa terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

Kemendagri Investigasi Motif Kepala Daerah Lindungi PNS Korupsi

Politik & Hukum  ·

Sembari menginvestigasi, pihaknya juga tengah menyiapkan sanksi untuk kepala daerah yang membangkang dari kewajiban memecat PNS terpidana korupsi. Salah satu alternatif sanksi adalah tidak melayani surat menyurat mereka.

Kehadiran Aparatur di 449 Instansi Capai 95 Persen

Politik & Hukum  ·

Pemerintah mencatat tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 95 persen pada hari pertama usai libur Lebaran 2019. Jumlah itu dihitung dari 449 instansi pusat maupun daerah. Lima persen ASN yang tidak hadir di hari pertama...

Sidak Kantor Dinas, Bupati Banyuwangi Temukan Ruangan Kotor

Bebas Akses  ·

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Senin (10/6/2019), menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah kantor dinas dan pusat-pusat pelayanan publik pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran. Dia menemukan sejumlah kantor dinas dan pusat...

Bupati Kupang Pecat 11 PNS karena Korupsi

Nusantara  ·

Bupati Kupang memecat 11 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Kupang karena terkait korupsi. Pemecatan dilakukan setelah para terdakwa divonis bersalah dan mendapatkan kekuatan hukum tetap oleh pengadian Tindak Pidana Korupsi Kupang.

Sri Mulyani: Daerah Sudah Bisa Cairkan THR

Bebas Akses  ·

Pemerintah menjamin pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk aparat negara dilakukan paling lambat akhir Mei 2019 atau sebelum Lebaran tiba.

Pemerintah Siapkan Rp 40 Triliun untuk THR dan Gaji Ke-13

Ekonomi  ·

Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 40 triliun untuk tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan.

53 Pemda Belum Sanggup Membayar PPPK, BKN: Solusi Ada di Pemda

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Pusat belum bisa memberikan solusi atas persoalan penerimaan tenaga honorer kategori 2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dihadapi oleh 53 pemerintah daerah atau pemda. Badan...

Isu Honorer Sejak Awal Orde Baru

Bebas Akses  ·

Honorer dan isu pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil sudah seperti sekeping mata uang. Mereka sudah muncul pada awal Orde Baru dan tidak pernah tuntas hingga kini meski sejumlah upaya telah diambil oleh pemerintah. Di hadapan...

10 Februari, 75.000 Formasi PPPK untuk Tenaga Honorer Dibuka

Bebas Akses  ·

Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada 8 Februari 2019. Selanjutnya, honorer yang berminat sudah bisa mendaftar, mulai 10 Februari hingga 16 Februari 2019.