Artikel dengan Tagar
Bebas Akses

BJ Habibie, Peletak Fondasi Ekonomi Pascakrisis 1998

Bebas Akses  ·

Kepergian Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie akibat gagal jantung, Rabu (11/9/2019), meninggalkan duka mendalam. Habibie adalah presiden yang membawa Indonesia keluar dari gejolak krisis ekonomi tahun 1998.

Bebas Akses

Kebijakan Ekonomi Habibie Jadi Salah Satu Warisan Terpenting

Bebas Akses  ·

Rezim kepemimpinan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai era transisi. Memimpin Indonesia di masa krisis ekonomi, dalam periode waktu yang sempit, Habibie mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Bebas Akses

Sebelum Menjadi Presiden, Habibie Telah Berpikir Indonesia Harus Demokratis

Bebas Akses  ·

Pada 20 Mei 1998 malam, Presiden Soeharto memanggil Wakil Presiden BJ Habibie ke kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta. Malam itu Soeharto menyampaikan keinginannya untuk mundur sebagai Presiden Indonesia.

Bebas Akses

BJ Habibie, Sosok Presiden yang Mengantar Indonesia Memasuki Era Demokrasi

Bebas Akses  ·

Presiden ke-3 Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dianggap sebagai sosok presiden yang mengantar Indonesia memasuki era demokrasi setelah 32 tahun berada dalam otoritarianisme rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

Kejaksaan Prioritaskan Perbaikan Penegakan Hukum

Politik & Hukum  ·

Reformasi birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan penegakan hukum dan pelayanan publik, akan tetap menjadi prioritas Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, upaya perbaikan, pembenahan, dan perubahan akan...

Bau Gosong yang Sulit Kulupakan

Bebas Akses  ·

Pertengahan Mei, 21 tahun lalu, situasi di Jakarta tidak menentu. Demonstrasi, penembakan mahasiswa di Trisakti, pendudukan Gedung DPR/MPR, pembakaran dan penjarahan toko dan rumah, pemerkosaan, serta kepulangan Presiden Soeharto dari...

Teknologi Informasi Dukung Reformasi Pemerintahan

Nusantara  ·

Kemajuan teknologi informasi di era digital berpotensi mendukung perubahan dan transformasi pemerintahan, termasuk di Indonesia. Perkembangan itu menyediakan sistem pelayanan yang cepat, lebih baik, dan efisien.

Reorganisasi TNI Jangan Sampai Mengembalikan Dwifungsi

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Kajian mendalam diperlukan dalam penataan organisasi TNI agar tidak menimbulkan beban anggaran dan postur berlebih di kemudian hari. Penataan organisasi harus berdasarkan fungsi pertahanan negara serta aspek ekonomi....

Kebijakan SDM TNI Berorientasi Jangka Pendek

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan reorganisasi TNI dinilai hanya berorientasi jangka pendek. Dibutuhkan perubahan mendasar mulai dari persepsi tentang pertahanan serta posturnya untuk bisa menghasilkan TNI yang profesional. Anggota Dewan...

Kemauan Kuat Pejabat Dibutuhkan

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Kemauan yang kuat dari para pejabat pemerintahan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi di Indonesia. Selain itu, inovasi birokrasi dan sistem kaderisasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan serta menjaga...