Sejumlah lembaga pemerhati lingkungan di Lampung mendesak pemerintah menghentikan aktivitas di Pulau Tegal Mas selama penyelidikan dugaan kasus reklamasi tanpa izin di pulau itu belum tuntas. Selain penegakan hukum, pengembalian fungsi...

Tim dari tiga kementerian dan KPK menghentikan aktivitas reklamasi di Pulau Tegal Mas, Pesawaran, Lampung, Selasa (6/8/2019). Penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyelidiki aktivitas reklamasi di...

JAKARTA, KOMPAS – Pengabulan gugatan yang diajukan pengembang Pulau H di Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai tak memiliki dasar hukum yang kuat karena putusan pengadilan sebelumnya menolak pelaksanaan reklamasi. Pemerintah Provinsi DKI...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap bersikukuh menghentikan izin reklamasi pada pulau yang belum timbul. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menghargai hak pengembang yang sudah memberikan kontribusi.

Selain Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, penahanan atas tiga tersangka lain pun diperpanjang. Mereka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, serta Abu Bakar selaku pihak...

Dua perusahaan melawan keputusan Gubernur DKI Jakarta lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar dapat melanjutkan proyek reklamasi yang sempat dihentikan. Dua pulau yang menjadi objek gugatan adalah Pulau F dan Pulau H. Meski...

KPK memeriksa sejumlah pejabat daerah dan pengusaha di Kepulauan Riau terkait dugaan suap izin rencana lokasi reklamasi yang menyeret Gubernur Nurdin Basirun sebagai tersangka. Salah satu yang diperiksa adalah Walikota Batam, Muhammad Rudi.

KPK meminta Badan Pengusahaan Batam dan Pemkot Batam bekerja sama menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terkait dugaan suap izin lokasi rencana reklamasi menjadi...

Sebanyak 42 rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau dicermati pasca-penangkapan gubernur kepulauan itu terkait suap izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Izin rawan diobral oleh para pejabat.