Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
revisi uu pilkada
Bagikan
Revisi UU Pilkada, Fokusnya Tak Lagi Soal Majukan Pilkada
Revisi UU Pilkada menunggu sikap pimpinan DPR. Ini seiring Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan Pilkada November 2024.
Politik & Hukum
·
DPR Belum Berencana Cabut Revisi UU Pilkada, Putusan MK Masih Dikaji
Rencana merevisi UU Pilkada untuk mempercepat jadwal pilkada masih akan berlanjut meski MK melarangnya.
Politik & Hukum
·
Pilkada 2024 Tetap November, KPU Siap Tindak Lanjuti
KPU harus hati-hati menyiapkan tahapan pilkada yang beririsan dengan tahapan pemilu karena banyak residu belum tuntas.
Politik & Hukum
·
Percepatan Jadwal Pilkada Bakal Rugikan Pemilih
Bukan hanya membebani penyelenggara pemilu, percepatan Pilkada 2024 juga dikhawatirkan akan menyulitkan pemilih.
Politik & Hukum
·
DPR Pantau Tahapan Pilkada
Opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dipandang lebih memungkinkan dilakukan ketimbang merevisi UU Pilkada dalam hal menunda Pilkada 2020 di situasi darurat karena bencana Covid-19.
Politik & Hukum
·
Iklan
Delapan Persoalan dalam Pilkada, DPD Dorong Revisi Undang-Undang
Sistem pilkada langsung termasuk yang dipersoalkan. Namun, tidak semua anggota Komite I DPD setuju sistem diubah. Begitu pula sejumlah pakar otonomi daerah. Pilkada langsung relevan dengan demokrasi dan desentralisasi.
Politik & Hukum
·
Pilkada oleh DPRD Melenceng dari Semangat Reformasi
Banyak cara menurunkan biaya politik dalam pilkada langsung. Mengubah mekanisme pemilihan menjadi dipilih oleh DPRD justru berpotensi membuat biaya politik kian tinggi. Ditambah lagi, melenceng dari semangat reformasi.
Politik & Hukum
·
Revisi UU Pilkada Diajukan, Pilkada Langsung Dievaluasi
Komisi II DPR mengajukan revisi UU Pilkada untuk masuk dalam Prolegnas 2020. Mekanisme pilkada langsung kemungkinan termasuk dievaluasi. DPR diingatkan, memilih pemimpin daerah secara langsung telah menjadi komitmen.
Politik & Hukum
·
Sepanjang Ada Komitmen Kuat, Revisi UU Pilkada Tetap Bisa Dituntaskan
Langkah cepat guna merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu segera dilakukan. Tanpa revisi, legitimasi Pilkada dipertaruhkan.
Politik & Hukum
·
Rancangan PKPU Cantumkan Larangan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada
KPU berharap larangan mantan napi korupsi ikut pemilihan kepala daerah itu dimasukkan dalam Undang-Undang Pilkada. Namun, hingga kini, revisi belum jelas apakah akan dilakukan atau tidak oleh pemerintah dan DPR.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·