Artikel dengan Tagar
Pilkada 2020

Enam Fraksi di DPR Setujui Penundaan Pilkada

Politik & Hukum ·

Enam fraksi di DPR setuju dengan opsi penundaan Pilkada 2020 menyusul kian meluasnya wabah Covid-19, sementara tiga fraksi lainnya masih mempertimbangkan penundaan.

Dampak Covid-19

Perppu Penundaan Pemungutan Suara Pilkada Opsi Paling Memungkinkan

Politik & Hukum ·

Setelah KPU menunda empat tahapan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19, tahapan lanjutan juga terdampak. Penerbitan perppu penundaan hari pemungutan suara dinilai paling tepat dalam kondisi ini

PILKADA CALON TUNGGAL

Uji Materi Pencalonan Bisa Jadi Alternatif Solusi

Politik & Hukum ·

Pendekatan regulasi, seperti merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, atau uji materi undang-undang tersebut, bisa didorong untuk meminimalkan tren calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

PILKADA 2020

Calon Tunggal Merusak Demokrasi

Politik & Hukum ·

Peningkatan jumlah calon tunggal dinilai sebagai anomali bagi Indonesia yang memiliki sistem multipartai. Tren ini muncul karena partai enggan melakukan kontestasi.

Pemilu

Aliansi Masyarakat Sipil Desak Revisi UU Kepemiluan

Politik & Hukum ·

Revisi undang-undang di bidang politik perlu dilakukan segera mengingat substansinya yang banyak dan beragam. Pembahasan secara paket rencananya dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Perundang-undangan

MK Samakan Kelembagaan Bawaslu Daerah

Politik & Hukum ·

Mahkamah Konstitusi memastikan nomenklatur pengawas pemilihan di kabupaten/kota yang diatur dalam UU Pilkada sama dengan Bawaslu kabupaten/kota yang diatur dalam UU Pemilu.

Sidang Putusan Pengujian UU Pilkada

Galeri Foto ·
PILKADA 2020

Undang-Undang Pilkada Mendesak Direvisi

Politik & Hukum ·

Norma-norma yang berhubungan dengan penegakan hukum lebih banyak dibutuhkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sayangnya, ketentuan itu tidak banyak ditemukan di payung hukum tersebut.

Perlindungan Anak

UU Pilkada Tidak Sejalan dengan Pencegahan Perkawinan Anak

Politik & Hukum ·

Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai tidak sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak.

Mantan Narapidana

Perlu Jeda Cegah Korupsi Berulang

Politik & Hukum ·

JAKARTA KOMPAS - Potensi berulangnya perilaku korupsi pejabat menjadi salah satu argumentasi yang diajukan pemohon uji materi Undang-Undang Pilkada untuk meminta Mahkamah Konstitusi memberi jeda pencalonan di pilkada selama 10 tahun kepada…

Halaman 1