Artikel dengan Tagar
Omnibus Law

Dimensi Politik UU Sapu Jagat

Artikel Opini ·

Terkait isu UU Sapu Jagat pemangku kepentingan lain juga harus diperhatikan suara dan aspirasinya. Mereka adalah kelompok-kelompok kepentingan yang bisa menjelma menjadi kelompok-kelompok penekan (pressure groups).

Target Investasi 2020 Naik

Ekonomi ·

Pemerintah meyakini implementasi dua regulasi sapu jagat dapat menumbuhkan investasi tahun ini. Investasi itu juga perlu memperhatikan buruh dan serapan tenaga kerja dalam negeri.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Bagaimana RUU Cipta Kerja Mengatur Pekerja Asing?

Kajian Data ·

RUU Cipta Kerja mengubah beberapa aturan tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Di satu sisi, perubahan aturan ini dapat memangkas tumpang tindih aturan pengawasan tenaga kerja asing hingga ke daerah.

Tajuk Rencana

Libatkan Publik Seluasnya

Tajuk Rencana ·

Jika politik itu matematika, UU Sapu Jagat Cipta Kerja pasti akan gol dan disahkan oleh DPR. Presiden Joko Widodo mengharapkan UU itu selesai dalam 100 hari.

UU SAPU JAGAT

DPR Belum Tentukan Teknis Pembahasan

Politik & Hukum ·

JAKARTA, KOMPAS— Dewan Perwakilan Rakyat belum menentukan apakah pembahasan rancangan undang-undang sapu jagat atau omnibus law dilakukan lintas fraksi atau tidak.

Tajuk Rencana

UU Sapu Jagat untuk Rakyat

Tajuk Rencana ·

Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Demikian pidato Presiden Joko Widodo di MPR, 20 Oktober 2019.

PROGRAM PEMERINTAH

Keyakinan atas UU Sapu Jagat Terendah

Politik & Hukum ·

Penyusunan rancangan omnibus law atau undang-undang sapu jagat dinilai tertutup. Tingkat keyakinan publik terhadap deregulasi omnibus law menjadi yang paling rendah dibandingkan empat program pemerintah lain.

OMNIBUS LAW

Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja

Politik & Hukum ·

Penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengharuskan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan.

UU SAPU JAGAT

Penataan Sistem Politik Diusulkan Terpisah

Politik & Hukum ·

Usulan Kementerian Dalam Negeri untuk menggabungkan berbagai undang-undang bidang pemilu, politik, dan pemerintahan dalam satu produk legislasi berkonsep sapu jagat atau omnibus law dinilai terlalu kompleks.

Halaman 1