Bebas Akses

Penindakan Hukum Dikaji

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah kini mengkaji penindakan hukum terhadap impor bahan baku daur ulang yang menyertakan sampah dan limbah bahan beracun berbahaya. Perundangan di Indonesia melarang sampah dari luar negeri dibawa masuk ke...

Bebas Akses

Paling Telat 4 Bulan, 167 Konflik Agraria Tertangani

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS — Kantor Staf Kepresidenan membentuk desk berisi pejabat penanggung jawab dari lintas kementerian/lembaga terkait untuk menangani 167 konflik agraria yang bisa ditangani dalam jangka pendek. Istana memberikan batas waktu...

Ecocide Jadi Masukan Hukum Indonesia

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS – Ecocide, istilah yang mengacu kerusakan ekologis sangat masif, berskala besar, dan sulit terpulihkan, didorong jadi diskursus dalam penguatan konstruksi hukum nasional. Hal itu dilatarbelakangi berbagai kasus kerusakan...

Pengukuran Dioksin dan Furan di PLTSa Lima Tahun Sekali Berisiko

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal mengatur sembilan jenis pembangkit listrik termal, diantaranya pembangkit listrik berbahan...

Walhi Mengadu ke Presiden

Bebas Akses  ·

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadukan Kementerian Koordinator Perekonomian karena dinilai menghalangi keterbukaan data dan informasi terkait hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. Apabila data ini terus ditutup, berbagai konflik...

Pasal PP RTRW Nasional Diajukan Uji Materi

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS –Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengajukan uji materi terhadap pasal 114a Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Pasal tersebut dinilai...

Walhi Laporkan Pengecualian Data HGU ke Presiden

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melaporkan pengecualian data hak guna usaha perkebunan sawit kepada Presiden. Organisasi lingkungan tertua di Indonesia tersebut menilai perintah pengecualian data hak guna usaha...

Perkembangan Penanganan Konflik Agraria Dinilai Lamban

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS – Pernyataan Presiden Joko Widodo agar percepatan penyelesaian konflik agraria segera diselesaikan bisa dilakukan bila ada keterbukaan data konsesi hak guna usaha maupun kehutanan. Tanpa keterbukaan data, konflik agraria...

Rapat Akbar Walhi Manfaatkan Momentum Politik

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS — Rapat Akbar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sabtu (23/3/2019), di Jakarta, mendorong agar negara memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang termarjinalkan akibat tercerabut hak ulayat dan sumberdaya alamnya....

Tampilkan Adu Komitmen Lingkungan dalam Debat

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS – Debat pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua pada 17 Februari 2019 diharapkan memunculkan adu gagasan, konsep, strategi, serta komitmen politik lingkungan. Panelis yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum...