Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Karantina Wilayah Mendesak Dilakukan
Karantina wilayah mendesak dilakukan. Dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terbendung, pemerintah pun diminta mengambil keputusan tegas.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·4 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Petugas mengarahkan pengendara untuk melintasi jalan yang lain karena Jalan Tunjungan ditutup dalam rangka pemberlakukan kawasan tertib pembatasan fisik, Jumat (27/3/2020), di Surabaya, Jawa Timur. Pemberlakukan kawasan tersebut dalam rangka menekan meluasnya wabah Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Karantina wilayah mendesak dilakukan. Dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terbendung, pemerintah pun diminta mengambil keputusan tegas.
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bergerak (Jaringan-IB) mengeluarkan sikap mendesak pemerintah untuk segara menerapkan karantina wilayah, khususnya di wilayah episentrum pandemi, seperti DKI Jakarta.
Salah seorang anggota koalisi tersebut, Nur Hidayati atau Yaya, menjelaskan, karantina wilayah mendesak dilakukan di daerah-daerah untuk membatasi penyebaran. Selain itu, karantina wilayah juga perlu didukung dengan kesiapan tiap daerah.
”Daerah tahu mana yang terpenting untuk warganya. Mereka juga tahu kelemahan dan kemampuan daerahnya masing-masing,” ujar Yaya yang juga Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jumat (27/3/2020), di Jakarta.
Pemerintah belum memiliki strategi yang tepat untuk penanganan wabah mematikan ini.
Jaringan-IB terdiri atas 33 individu dan lembaga di Indonesia, seperti Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Koalisi Perempuan Indonesia, Jaringan Gusdurian, Ecosoc Institute, dan banyak individu lain.
Menurut Yaya, hingga kini pemerintah belum memiliki strategi yang tepat untuk penanganan wabah mematikan ini. Penyebarannya bahkan dikhawatirkan tak terbendung lagi di daerah-daerah.
”Pemerintah harus mengambil keputusan tegas dengan menetapkan larangan pulang kampung sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan dan mengambil tindakan tegas bagi yang melanggar,” katanya.
Kompas/Wawan H Prabowo
Warga mengantarkan kerabatnya yang akan pulang ke kampung halaman di pusat agen bus antarkota antarprovinsi (AKAP) Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2020). Saat masa tanggap darurat pandemi korona ini, banyak warga perantauan di Jabodetabek memilih pulang ke kampung halaman menggunakan bus.
Perluas pemeriksaan
Beberapa desakan lain yang disampaikan Jaringan-IB melalui Yaya adalah memperluas pemeriksaan cepat bagi para tenaga medis dan keluarganya, orang dalam pantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) serta menambah laboratorium di setiap provinsi agar pemeriksaan tidak terpusat di satu tempat.
”Kalau pemerintah daerah ingin meminta karantina wilayah harus didukung penuh oleh pemerintah pusat. Ini penting karena mereka (pemda) tahu apa yang mengancam warganya,” ujarnya.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menyebutkan, kasus positif bertambah 153 orang dari 893 orang menjadi 1.046 orang. Jumlah kasus kematian pun bertambah sembilan orang dari 78 orang menjadi 87 orang.
Sementara jumlah pasien yang sembuh atau dua kali mendapatkan hasil negatif dari pemeriksaan mencapai 46 orang dari sebelumnya 35 orang. Jumlah itu bertambah 11 orang.
Menurut Yurianto, bertambahnya angka kasus terkonfirmasi positif menunjukkan bahwa pembatasan sosial dan imbauan menjaga jarak belum dijalankan maksimal oleh masyarakat. Masih banyak ODP yang belum menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya.
”Artinya, masih ada sumber penyakit dan kontak dekat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Ia menuturkan, pihaknya meminta warga tetap berada di rumah meskipun memiliki gejala Covid-19 ringan. Layanan kesehatan bisa didapatkan langsung dari rumah.
Untuk pelayanan kesehatan di rumah, pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan telemedik untuk membantu pasien yang positif, tetapi melakukan isolasi mandiri.
Setidaknya terdapat 20 penyedia layanan telemedik yang bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan wabah ini, yakni Gojek, Grab, Halodoc, SehatQ, GrabHealth, DokterSehat, Link dan Link Sehat, Klikdokter, MouDok dan Mau Periksa, Sociomile dan Ripple10, YesDok, Prosehat, Perawatku, KlinikGO, Alodokter, Docquity, Qlue, Iykra, Jovee dan Lifepack, serta Eureka AI.
”Semua platform yang selama ini melakukan metode telemedik kami gabungkan untuk membantu pasien yang melakukan isolasi mandiri,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Dengan mengakses aplikasi telemedik secara daring, pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19, tetapi gejalanya masih ringan, diharapkan mengisolasi diri di rumah dan akan dipantau kondisinya oleh para dokter dari platform tersebut.
Jika kondisi pasien memburuk, dokter dari platform telemedik akan memberi peringatan kepada BNPB agar pasien diperiksa langsung oleh dokter atau segera dibawa ke rumah sakit rujukan.
CEO Halodoc Jonathan Sudharta, mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan, 81 persen pasien yang terpapar Covid-19 di China bisa disembuhkan melalui isolasi mandiri.
”Itulah peran telemedik, pasien bisa berkonsultasi langsung secara daring dengan dokter, kemudian diberi resep dan mendapat obat yang diperlukan,” kata Jonathan.
Dalam hal ini, Halodoc juga bekerja sama dengan penyedia layanan transportasi berbasis daring, Gojek, untuk mengantarkan obat kepada pasien.
”Jadi, pasien bisa melakukan isolasi mandiri dan melakukan penanganan sendiri,” ujarnya.
Semua bantuan itu diklaim gratis. Biayanya ditanggung oleh para penyedia layanan dari telemedik tersebut.
