Bansos Belum Tepat Sasaran

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting terhadap 1.235 responden di seluruh Indonesia, 49 persen responden menilai bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja mendata paket bantuan sosial (bansos) di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi Covid-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS — Program pengaman sosial yang dicanangkan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak wabah Covid-19 dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan. Selain itu, jumlah bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah tidak sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan masyarakat selama satu bulan.

Hal itu merupakan temuan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ”Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial” yang dirilis pada Selasa (12/5/2020). Survei itu dilakukan melalui sambungan telepon kepada 1.235 responden di seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 5-6 Mei 2020.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas menuturkan, 49 persen responden menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Sementara itu, hanya 37 persen responden yang menilai kebijakan pemerintah itu telah tepat sasaran, sedangkan 13 persen responden lain menyatakan tidak tahu.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program jaring pengaman sosial sekitar Rp 110 triliun. Jumlah itu dialokasikan untuk sejumlah bantuan yang menyasar keluarga terdampak Covid-19, seperti bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT). Selain ketiga program itu, pemerintah juga mengeluarkan program Kartu Prakerja dan subsidi biaya listrik.

”Dengan besarnya dana yang dikeluarkan, seharusnya pemerintah lebih serius dan fokus untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan karena mereka masuk dalam kategori kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan,” kata Abbas, di Jakarta, Selasa.

Mayoritas responden menilai program bansos tidak tepat sasaran karena masih ada warga yang berhak, tetapi belum menerima bantuan.

Mayoritas responden menilai program bansos tidak tepat sasaran karena masih ada warga yang berhak, tetapi belum menerima bantuan. Lalu, ada pula bantuan yang diberikan kepada keluarga yang berada dalam kategori ekonomi mampu serta besaran bansos yang terlalu kecil.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga mendatangi Kantor Pos Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mencairkan bantuan sosial tunai, Sabtu (25/4/2020).

Tidak cukup

Adapun dari jumlah responden itu, hanya 22 persen yang telah menerima bansos. Bantuan sembako diterima paling dominan oleh para penerima bansos yang mencapai 55,1 persen. Kemudian, bantuan yang diterima berupa PKH (16,6 persen), sembako dan PKH (11,8 persen), sembako dan BLT (10.3 persen), serta BLT (5,2 persen).

Pemerintah memberikan bansos setiap bulan dengan harapan bantuan yang diberikan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama 30 hari. Akan tetapi, dalam kenyataannya, mayoritas penerima bansos menganggap besaran bansos yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan kurang dari dua pekan.

Penilaian itu disampaikan 87 persen responden yang telah menerima bansos. Secara rinci, 28 persen responden menilai bansos hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup kurang dari seminggu, 40 persen responden menganggap bansos yang diterima hanya cukup untuk makan satu pekan, dan 19 persen responden lainnya menggunakan bansos untuk kebutuhan makan selama dua minggu.

Menurut Abbas, jumlah 22 persen responden penerima bansos juga masih jauh dari persentase masyarakat yang layak menerima bansos. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2019, yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, terdapat 34,38 persen masyarakat yang berhak menerima bansos dari pemerintah. Mereka adalah 9,41 persen masyarakat kategori di bawah garis kemiskinan, 7,45 persen warga kategori hampir miskin, dan 17,52 persen warga rentan miskin.

”Dari kondisi itu, lebih dari 12 persen masyarakat yang belum menerima bantuan terancam kelaparan, tidak bisa berobat, tidak bisa membayar kontrakan, dan persoalan mendesak lainnya,” katanya.

Apabila pandemi masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah perlu memperbesar anggaran bansos. Sebab, 37 persen masyarakat menilai kondisi perekonomian rumah tangga mereka akan memburuk dalam satu tahun ke depan. Sebanyak 16 persen masyarakat menganggap kondisi perekonomian keluarga tidak mengalami perubahan serta 29 persen masyarakat masih optimistis kondisi ekonomi mereka bisa membaik di tengah pagebluk.

Baca juga : Data Masih Jadi Kendala Penyaluran Bantuan Sosial

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan, program jaring pengaman sosial adalah langkah pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama keluarga miskin dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah.