Indonesia Bersama G-33 Akan Ajukan Proposal Reformasi WTO

Kompas

Pertemuan Delegasi Indonesia dengan duta besar G-33 dari Filipina, China, Jepang, India, dan Korea Selatan di Jenewa, Swiss, Jumat (23/11/2018).

GENEVA, KOMPAS - Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam G-33 akan mengirim proposal tentang reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO kepada WTO. Negara-negara tersebut juga mengingatkan WTO agar tetap mengakomodir kepentingan G-33 dalam sistem perdagangan multilateral.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan 5 duta besar anggota negara-negara yang tergabung dalam G-33 di Geneva, Swiss, Jumat (23/11/2018). Mereka berasal dari China, Korea Selatan, Filipina, Turki, dan India. Dalam pertemuan itu yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Indonesia kembali menegaskan pentingnya G-33 mendorong selesainya pembahasan mekanisme penyediaan stok publik untuk ketahanan pangan (PSH) dan tindakan pengamanan khusus (SSM) bagi produk atau industri dalam negeri.

Enggartiasto mengatakan, G-33 akan membuat proposal bersama kepada WTO. Inti dari proposal itu adalah dukungan G-33 terhadap reformasi WTO dan meminta WTO merampungkan pembahasan yang menyangkut kepentingan G-33.

Proposal itu akan dimatangkan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 22-25 Januari 2019.

"Jangan sampai WTO justru mengulang dari awal pembahasan. WTO harus melanjutkan pembahasan dan mengakomodir kepentingam negara-negara berkembang serta mengatasi persoalan blok-blok negara-negara tertentu," ujarnya.

Selama ini WTO membatasi penggunaan kedua instrumen itu. Pembahasan kedua instrumen itu sangat alot karena negara-negara maju tidak menginginkan WTO mengadopsinya.

Di sisi lain, Indonesia dan negara-negara berkembang memperjuangkan PSH dan SSM dapat disepakati menjadi instrumen yang efektif. PSH akan memberikan keleluasaan kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk memberikan dukungan kepada petani dan masyarakat miskin untuk kepentingan cadangan.

Adapun SSM dapat dimanfaatkan sebagai instrumen perlindungan pasar domestik dari kemungkinan banjir impor produk pertanian yang dapat merugikan kepentingan petani dan industri domestik.