Penduduk Miskin Aceh Berkurang 20.000 Orang

Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2019 berjumlah 819.000 orang turun sebanyak 20.000 orang dibandingkan Maret 2018 yakni 839.000 orang atau 15,97 persen dari jumlah penduduk.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Warga Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh masak menggunakan kayu bakar. Desa ini terpencil dan infrastruktur minim.

BANDA ACEH, KOMPAS – Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2019 mencapai  819.000 orang atau 15,32 persen dari jumlah penduduk. Angka itu menurun sebanyak 20.000 orang dibandingkan pada Maret 2018 yakni 839.000 orang atau 15,97 persen dari jumlah penduduk. Meskipun demikian, Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Wahyuddin dalam jumpa pers, Senin (29/7/2019), mengatakan, penurunan 0,65 persen merupakan angka yang sangat signifikan. “Jika konsisten setiap tahun seperti ini angka kemiskinan di Aceh cepat menurun,” kata Wahyuddin.

Wahyuddin menuturkan, program pemerintah sangat berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah penduduk miskin. “Kalau program tepat sasaran kesejahteraan warga meningkat,” kata Wahyuddin.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Jalan menuju Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dalam keadaan rusak. Desa ini terpencil dan tertinggal.

Data BPS menunjukkan kebutuhan terhadap komoditas pangan di Aceh  memengaruhi kemiskinan sebesar 76 persen. Adapun pengaruh kelompok nonmakanan sebesar 24 persen.

Jika diiris lebih jauh, kebutuhan kelompok makanan yang memengaruhi kemiskinan sebesar 25 persen disumbang oleh kebutuhan akan beras dan 12 persen rokok.  Sedangkan di kelompok nonpangan kemiskinan dipengaruhi oleh kebutuhan rumah, bensin, dan listrik.

Terus turun

Sejak 2008 hingga 2019 angka kemiskinan di Aceh terus menurun. Pada 2008 jumlah penduduk miskin tercatat 962.335 orang atau 23,55 persen. Jumlah penduduk miskin kemudian turun menjadi 819.000 orang atau 15,32 persen pada 2019.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Azhari Hasan mengatakan, kemiskinan menjadi fokus masalah yang harus ditangani pemerintah daerah. Melalui program pro rakyat diharapkan kualitas hidup warga cepat terangkat.

Beberapa program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh warga, lanjut Azhari, adalah pembangunan rumah duafa, bantuan biaya pendidikan, jaminan kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi.

Intervensi pemerintah pusat melalui program beras sejahtera, dana desa, dan program keluarga harapan mempercepat penurunan kemiskinan di Aceh. (Rustam Efendi)

Azhari mengatakan selama periode 2017-2022, Pemprov Aceh menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 30.000 unit. Tahun ini ada sebanyak 5.969 unit yang akan dibangun. Saat ini prosesnya masuk tahapan penetapan pemenang tender.

Pada 2012 hingga 2016, pemerintah telah membangun rumah layak huni sebanyak 8.695 unit dan memberikan beasiswa kepada 450.330 pelajar dengan jumlah anggaran mencapai Rp 810 miliar lebih. Adapun beasiswa untuk mahasiswa sebanyak 4.280 orang dengan total anggaran Rp 331 miliar.

Azhari menuturkan, dana otonomi khusus berperan besar terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Rustam Efendi mengatakan, intervensi pemerintah pusat melalui program beras sejahtera, dana desa, dan program keluarga harapan mempercepat penurunan kemiskinan di Aceh.

Baca juga : Angka Kemiskinan di Sumsel Turun Tipis

KOMPAS/ZULKARNAINI

Muliana (31) saat berada di rumahnya di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Minggu (15/7/2018). Muliana adalah keluarga pemulung yang bergantung hidup dari sampah-sampah plastik yang dikumpulkan dari tempat pembuangan akhir sampah. Hingga Maret 2018 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839.000 orang atau 15,97 persen. Aceh menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbesar di Pulau Sumatera.

Rustam menuturkan, program pemerintah daerah umumnya tidak berjalan sesuai rencana. Kapasitas sumber daya manusia para aparatur daerah masih bermasalah sehingga serapan anggaran tidak masimal.Dia mencohtonkan, pada tahun 2019, hingga bulan Juli daya serap anggaran masih 40 persen. Hal itu menunjukkan kinerja pemerintah rendah.

Serapan anggaran rendah juga terjadi pada tahun 2018 yang menyebabkan SILPA (Sisa lebih pembiayaan anggaran) mencapai Rp 1,6 triliun. “Jika daya serap anggaran yang rendah ini tidak ditingkatkan kita pesimis penurunan akan  signifikan,” ujar Rustam.

Baca juga : 272.209 Rumah Tangga di Aceh Belum Miliki Rumah