Kementerian PUPR: Penyebab Banjir Teridentifikasi

Tim survei yang terdiri dari aparatur sipil negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengidentifikasi penyebab banjir dan genangan yang terjadi di Jabodetabek awal tahun ini.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Kompleks perumahan Green Garden, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020), tergenang banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Sebagian besar warga di sana terjebak di rumahnya tanpa pasokan listrik dan air bersih. Beberapa di antara mereka juga kehabisan makanan sehingga harus mengungsi ke tempat lain.

JAKARTA, KOMPAS —  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengidentifikasi penyebab banjir besar di wilayah Jabodetabek awal tahun ini. Identifikasi dilakukan melalui survei yang dilakukan aparatur sipil negara dari Kementerian PUPR di  wilayah di Jabodetabek.

Survei dilakukan oleh 295 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian PUPR yang dibagi menjadi lima tim. Tim menyurvei beberapa wilayah, yakni Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Jakarta Utara, dan Kabupaten Bekasi.

Dari survei tersebut diidentifikasi 178 titik banjir dan genangan yang tersebar pada 1 Januari 2020. Dari survei itu pula diidentifikasi beberapa  penyebab banjir, yakni tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), dan pintu air rusak (11 titik).

Penyebab lainnya adalah pompa tidak berfungsi (2 titik), yakni di Kampung Pulo Jakarta Timur dan Pondok Gede Permai di Jatiasih Bekasi, sedimentasi (19 titik), penumpukan sampah (17 titik), limpasan air dari sungai atau saluran (62 titik), longsor (1 titik), dan genangan di jalan tol (6 titik).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga melintasi jembatan darurat Sungai Cidurian yang berarus deras di Kampung Ciasahan, Desa Sukamaju, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2020). Jembatan darurat dari bambu buatan warga ini merupakan akses satu-satunya warga setempat untuk keluar dari kampung menuju desa dan tempat aktivitas keseharian mereka di luar pemukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2020), mengatakan, hasil survei lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, telah teridentifikasi 114 titik banjir atau genangan yang harus segera ditangani karena diperkirakan curah hujan tinggi masih akan terjadi pada  11-15 Januari 2020.

”Penanganan jangka pendek harus dilaksanakan mulai pekan ini dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat,” kata Basuki.

Baca juga: Krisis Iklim dan Banjir Jakarta

Penanganan jangka pendek yang dimaksud, antara lain, pemasangan kantong pasir, pengerukan sedimen, pembersihan sampah, dan perbaikan tanggul atau talud di 20 titik. Perbaikan tanggul perlu dilakukan di Kali Kampung Ambon, Kecamatan Pulo Gadung, dan 11 titik di Kali Bekasi.

Selain itu, perlu dilakukan pengecekan pompa-pompa air yang ada agar berfungsi normal. Tidak hanya itu, diperlukan pula tambahan personel untuk mengoperasikan pompa dan pompa bergerak (mobile pump).

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sukarelawan memeriksa kesehatan warga korban banjir yang mengungsi di posko Masjid Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020). Sejumlah  bantuan dari lembaga sosial dan sukarelawan masih mengalir pascabanjir di kawasan Jabodetabek.

Untuk banjir atau genangan di jalan tol yang disebabkan drainase yang tersumbat, dilakukan pembongkaran gorong-gorong. Sementara banjir di Tol Dalam Kota terjadi karena muka air Kali Grogol lebih tinggi dari jalan tol yang disebabkan penyempitan alur di muara Kanal  Barat. Penyempitan tersebut terjadi karena permukiman telah memakan badan sungai dari awalnya 70 meter menjadi hanya 30-40 meter saat ini.

Untuk penanganan jangka menengah, Basuki meminta agar pengecekan dan antisipasi dilakukan di kawasan berisiko tinggi. Kawasan tersebut, antara lain, Perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan; Puri Kartika, Bekasi; Kampung Pulo dan Pulo Gadung di Jakarta Timur; dan Bukit Duri di Jakarta Selatan. Kawasan lainnya adalah Perum Vila Mutiara, tanggul pantai Pluit di Jakarta Utara; dan Bendung Gerak di Kota Bekasi.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagi,o berpandangan, setelah diketahui penyebabnya, pemerintah mesti segera melakukan pembenahan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali di masa mendatang. ”Bencana tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikurangi dampaknya,” kata Agus.

Baca juga: Sejarah Kegagalan Mengatasi Banjir Jakarta