Pekerja sektor informal yang kena dampak pandemi Covid-19 sulit didata. Padahal, mereka juga bisa menjadi peserta Program Kartu Prakerja. Informasi bagi mereka masih terbatas.
Oleh
Agnes Theodora
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Jumlah pekerja dan buruh yang kehilangan pendapatan selama pandemi Covid-19 diperkirakan lebih banyak daripada angka yang tercatat di basis data pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi program Kartu Prakerja perlu lebih gencar.
Dengan demikian, pekerja yang belum masuk di basis data pemerintah, khususnya pekerja sektor informal, dapat mendaftar secara mandiri melalui laman www.prakerja.go.id.
Pendaftaran Kartu Prakerja dibuka mulai Sabtu (11/4/2020) malam hingga Kamis (16/4/2020). Namun, masih banyak pekerja dan buruh yang belum tahu progran Kartu Prakerja dan cara mendaftar secara mandiri.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Minggu (12/4/2020), mengatakan, sosialisasi harus lebih gencar agar informasi mengenai program ini sampai ke seluruh masyarakat yang kena dampak pandemi Covid-19. Khususnya, sektor informal yang relatif lebih sulit didata.
Timboel meyakini, jumlah pekerja yang terkena dampak Covid-19 jauh lebih besar daripada data yang saat ini dicatat pemerintah. Dalam 1-2 bulan mendatang, jumlah itu diperkirakan semakin banyak karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah membuat sejumlah sektor harus menghentikan roda usaha.
”Semakin banyak akses pendaftaran, semakin baik. Kartu Prakerja ini harus benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, pendataannya harus bisa diakses masyarakat,” ujarnya.
Semakin banyak akses pendaftaran, semakin baik.
Per Minggu (12/4), berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebanyak 1.919.792 pelaku usaha mikro dan kecil terkena dampak pandemi Covid-19. Mereka diusulkan untuk disertakan program Kartu Prakerja.
Sementara catatan Kementerian Ketenagakerjaan, per 10 April 2020 ada 1.506.713 pekerja dan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa gaji atau hanya mendapat separuh gaji. Adapun data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif per 12 April 2020, ada 189.586 tenaga kerja di sektor tersebut yang kena dampak pandemi Covid-19 dan perlu bantuan program Kartu Prakerja.
Setiap kementerian merangkum data dari perwakilan dinas di tiap provinsi di Indonesia, asosiasi pelaku usaha, serta serikat pekerja dan buruh. Mengacu pada data pemerintah, masih sedikit pekerja informal yang terkena dampak pandemi yang berhasil dicatat.
Dalam program Kartu Prakerja ada dua jalur pendaftaran, yakni berdasarkan basis data pemerintah dan pendaftaran perorangan secara mandiri. Masyarakat yang tidak masuk dalam data pemerintah mendapat kesempatan untuk mendaftar dirinya secara mandiri ke laman prakerja.go.id.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, data versi pemerintah belum tentu menggambarkan realitas di lapangan. Ia menuturkan, dalam proses mencatat pekerja yang kena dampak pandemi Covid-19, banyak kendala yang dihadapi pengusaha.
”Memang tidak mudah untuk bisa mendata semuanya, apalagi untuk sektor informal atau pekerja yang upahnya harian. Kami sudah mencoba minta bantuan dari berbagai pihak, akan tetapi pada dasarnya tidak mudah, karena mereka tidak terdata,” ujarnya.
Bantuan
Shinta berharap, pekerja yang tidak masuk dalam data penerima Kartu Prakerja bisa mendapat bantuan dari program bantuan sosial pemerintah lainnya, antara lain Program Keluarga Harapan atau Kartu Sembako.
”Tidak mungkin cukup kalau mengandalkan satu bantuan dari Kartu Prakerja saja, harus ada bantuan lainnya. Pemerintah lintas kementerian perlu mengoordinasikan ini,” katanya.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Pekerja menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Cikunir di Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu (12/4/2020). Tol sepanjang 14,19 kilometer ini menelan biaya investasi sekitar Rp 3,5 triliun. Ruas tol ini akan menambah variasi rute yang dapat digunakan untuk menuju dan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Tangerang. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan menjadi salah satu proyek yang masih terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani. Menurut Hariyadi, tidak semua perusahaan menyetorkan data.
”Ada yang tidak memberikan data. Ada yang mengirim data, tetapi formatnya berantakan. Kalau begini ceritanya, banyak pekerja yang tidak bisa tercatat dan mendapat bantuan,” katanya.
Hariyadi mencontohkan, PHRI mencoret sekitar 60.000 pekerja karena data dan identitas yang disetorkan perusahaan tidak memenuhi standar format pendataan. ”Setelah disaring, kami usulkan 74.000 orang,” ujar Hariyadi.
Secara terpisah, Direktur Kemitraan Kartu Prakerja Panji W Ruky mengakui, proses sosialisasi terkendala kebijakan pembatasan sosial. Pemerintah berusaha menyosialisasikan lewat media konvensional dan digital, termasuk melalui akun media sosial dinas ketenagakerjaan per wilayah.
Namun, ia mengakui, minat masyarakat untuk mendaftar pada dua hari pertama pendaftaran cukup tinggi. Berdasarkan hasil pantauan Komite Kartu Prakerja, dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diluncurkan, sebanyak 1,5 juta orang mendaftar.
Kompas/Totok Wijayanto
Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan tol ruas Sunter-Pulo Gebang di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (8/4/2020). Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19, proyek infrastruktur tetap berjalan, selain agar pengangguran tidak semakin bertambah juga untuk menggerakkan sektor rill sehingga diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat.
Panji menambahkan, pemerintah akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membantu menyosialisasikan informasi tentang Kartu Prakerja kepada masyarakat.
Namun, saat ini pihaknya berupaya membenahi aspek teknis untuk memperbaiki layanan di laman pendaftaran. Beberapa kali laman itu tak bisa diakses karena lalu lintas pengunjung tinggi. (AGE)
