Ancaman Krisis Pangan, Presiden Jokowi Minta Produksi Pangan Ditingkatkan

Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri menyusul peringatan FAO mengenai potensi terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

SEKRETARIAT KEPRESIDENAN

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait sejumlah kebijakan pemerintah menangani dan mencegah penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengenai kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19 menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri agar rantai pasokan tak terganggu.

Dorongan itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) membahas laporan penanganan Covid-19 melalui telekonferensi, Senin (13/4/2020).

”Tadi dibahas juga pentingnya antisipasi kekeringan dan masukan dari FAO akan adanya krisis pangan karena Covid-19. Presiden mengharapkan peningkatan pangan nasional bisa lebih bagus dan ketergantungan impor dihilangkan,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai ratas.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan pengantar ratas, Presiden yang memimpin rapat dari Istana Merdeka, Jakarta, mengingatkan para menteri akan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pangan. Sebab, selain kekeringan, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara juga akan berdampak pada turunnya produksi pangan. Bahkan, FAO memperkirakan, pandemi Covid-19 akan menimbulkan kelangkaan atau krisis pangan dunia.

Baca juga : Presiden Jokowi: Salurkan Semua Bansos Pekan Ini

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Petugas sedang memeriksa kualitas beras di gudang Bulog Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020).

Untuk itu, Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus kestabilan harga. ”Saya perlu ingatkan lagi Pak Menteri Dalam Negeri agar gubernur, bupati, wali kota diingatkan menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok,” katanya.

Tidak hanya itu, para kepala daerah juga diminta membuat perhitungan serta perkiraan produksi dan ketersediaan bahan pangan di daerah masing-masing. Dengan perhitungan yang tepat, pemerintah dapat memastikan kelangkaan bahan pangan tidak akan terjadi. Selain itu, ketersediaan pangan juga akan membuat harga bahan kebutuhan pokok tetap stabil.

”Ini (ketersediaan pangan) betul-betul harus kita pastikan. Mungkin panen ini baik, tetapi panen yang selanjutnya di bulan Agustus-September harus betul-betul dilihat secara detail,” ujar Presiden. Perkiraan produksi pangan penting diketahui agar rantai pasokan bahan pangan tak terganggu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberikan perhatian pada peringatan FAO tentang adanya kelangkaan pangan di banyak negara karena pandemi. Karena itu, dalam ratas, Presiden mendorong jajarannya menyiapkan strategi untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, peningkatan produksi juga bisa melepas ketergantungan pada pangan impor.

Baca juga : Aturan yang Seragam Akan Jamin Distribusi

Kompas/Bahana Patria Gupta

Pedagang melayani pembeli di pasar kaget Gang Masjid di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Sadar pentingnya pasar tetap beroperasi di tengah Pandemi Covid-19, pengelola pasar memasang alat penyemprot cairan disinfektan di gapura masuk pasar serta memberlakukan kawasan wajib bermasker untuk pedagang dan pembeli.

Terkait hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, stok pangan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga-empat bulan ke depan. Harga sejumlah bahan pangan yang sebelumnya naik pun saat ini sudah mulai stabil.

Penguatan Kementan

Peringatan FAO akan munculnya krisis pangan dunia juga menjadi sorotan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

”FAO memprediksi, jika sejumlah negara tak melakukan antisipasi sejak dini, krisis pangan besar kemungkinan mulai terasa pada Mei dan Juni. Tak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi dunia kembali normal,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca juga : IMF Prediksi Resesi Ekonomi Dunia

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ia pun meminta agar pengurangan anggaran Kementan Rp 3,6 triliun ditinjau ulang. Pengurangan merupakan imbas dari realokasi anggaran negara untuk penanganan Covid-19. Pengurangan perlu dikaji ulang karena Kementan punya tugas berat untuk memastikan ketersediaan pangan.

”Dengan penguatan itu, Kementan bisa mendorong para petani dan industri pangan lebih bergeliat. Pandemi ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk berdaulat di bidang pangan, tak terus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,” kata Bambang.

Apalagi, saat ini sejumlah negara sudah mulai menahan ekspor bahan pangan. Vietnam dan Thailand sebagai negara pemasok beras, misalnya, sudah mulai menangguhkan ekspor komoditas pangan. Begitu pula Rusia telah menahan ekspor gandum untuk mengantisipasi krisis pangan.

Karena itu, menurut Bambang, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produksi pangan Tanah Air. Sebab, terlalu berisiko jika pemerintah mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan 267 juta penduduk Indonesia.