Angka pengangguran berpotensi lebih tinggi dibandingkan sejumlah proyeksi. Efektivitas segenap stimulus dan program pemulihan ekonomi nasional diuji di tengah tuntutan efisiensi yang dihadapi oleh para pelaku usaha.
Oleh
Agnes Theodora
·3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Para perantau memasuki Terminal Pasar Lembang, Kota Tangerang, Banten, untuk berburu tiket bus pulang ke kampung halaman, Sabtu (28/3/2020). Meski ada imbauan untuk tidak pulang kampung, mereka bersikeras balik ke kampung karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di perantauan.
JAKARTA, KOMPAS — Angka pengangguran berpotensi lebih tinggi dibandingkan sejumlah proyeksi. Efektivitas segenap stimulus dan program pemulihan ekonomi nasional diuji di tengah tuntutan efisiensi yang dihadapi oleh para pelaku usaha.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anton J Supit, Jumat (19/6/2020), berpendapat, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan sulit ditekan selama produksi dan permintaan pasar lesu. Upaya melonggarkan pembatasan pergerakan masyarakat juga belum bisa menjadi jaminan.
”Pengusaha hanya bisa memaksimalkan supaya tidak terjadi PHK, tetapi rasanya PHK bukan sesuatu yang bisa dihindari sebab banyak perusahaan akan (menempuh) efisiensi. Dengan kondisi saat ini, teknologi akan berperan, otomatisasi susah dihindari,” ujar Anton.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2020), menyebutkan, jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 mencapai 1,7 juta orang. Pemerintah mengantisipasi tambahan penganggur 2,92 juta orang hingga 5,23 juta orang tahun ini.
Namun, Kadin mencatat angka yang lebih besar, yakni 6,4 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. Data itu, antara lain, didapat dari tujuh sektor yang paling banyak memutus hubungan kerja dan merumahkan karyawannya, yakni sektor perhotelan, restoran, alas kaki, ritel, farmasi, tekstil, dan transportasi darat.
Menurut data Kadin, sejumlah sektor usaha tercatat paling banyak merumahkan karyawannya, antara lain, tekstil dengan 2,1 juta pekerja, transportasi darat 1,4 juta pekerja, restoran 1 juta pekerja, sepatu dan alas kaki 500.000 pekerja, perhotelan 430.000 pekerja, ritel 400.000 pekerja, serta farmasi 200.000 pekerja. ”Pemerintah meminta kami merekapitulasi data. Saat ini kami masih mengumpulkannya. Intinya, kondisi (pengangguran) bisa lebih banyak,” kata Anton.
Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat meyakini, angka pengangguran akan terus bertambah. Apalagi, data yang dikumpulkan pemerintah belum menangkap kenyataan di lapangan sebab ada banyak kendala dalam proses pendataan. ”Pekerja informal paling banyak terdampak, tetapi yang terdata hanya sedikit,” ujarnya.
Hasil kajian sejumlah lembaga memproyeksikan ledakan pengangguran. Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, misalnya, memproyeksikan jumlah penganggur secara nasional bertambah 4,25 juta menurut skenario ringan, 6,68 juta orang (skenario sedang), dan 9,35 juta orang (skenario berat).
Menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini mengarah pada skenario berat. Dengan pertumbuhan ekonomi 2,97 persen di triwulan I-2020, jumlah penganggur pada April-Juni 2020 bisa bertambah 6-9 juta orang.
Belum efektif
Menurut Ida, guna menghindari pemutusan hubungan kerja lebih lanjut,pemerintah mengeluarkan sejumlah program, antara lain, stimulus untuk dunia usaha agar bisa bertahan dan mempertahankan pekerjanya, insentif Pajak Penghasilan bagi badan usaha serta usaha kecil dan menengah, serta jaring pengaman sosial bagi pekerja.
Namun, berbagai program itu dinilai belum efektif. Anton mengatakan, untuk mencegah lebih banyak PHK, pelaku usaha sektor riil membutuhkan dukungan finansial yang lebih konkret. Kebijakan mitigasi yang dikeluarkan pemerintah belum menjawab persoalan di lapangan.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, program pemulihan ekonomi nasional harus konkret menangkap perubahan lanskap industri dan ketenagakerjaan.
Sektor UMKM, misalnya, fleksibel menciptakan lapangan kerja. Banyak korban PHK diprediksi terjun ke sektor informal dan membentuk usaha mikro. Bantuan untuk sektor ini semestinya jadi prioritas. Namun, kenyataannya, data Kementerian Keuangan menunjukkan, serapan anggaran stimulus UMKM baru 0,06 persen dari total Rp 123,4 triliun.
”Kalau dana stimulus fokus ke UMKM sejak awal, seharusnya angka pengangguran bisa terkontrol. Hal ini yang seharusnya menjadi prioritas,” katanya.
