Hingga 22 September, masih ada 738.000 ton garam rakyat yang tak terserap industri. Rendahnya kualitas ditengarai sebagai penyebab. Selain itu, adanya problem dalam rantai pasok garam.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·4 menit baca
SEKRETARIAT KEPRESIDENAN
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk meningkatkan produksi sekaligus kualitas garam rakyat agar lebih mudah diserap, terutama oleh industri. Selain membangun fasilitas penunjang, teknologi modern disiapkan untuk mempercepat penyerapan garam rakyat oleh industri.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas secara virtual membahas percepatan penyerapan garam rakyat, Senin (5/10/2020), meminta jajarannya melakukan pembenahan besar-besaran rantai pasok garam rakyat, dari hulu hingga hilir. Pembenahan mendesak dilakukan untuk meningkatkan produksi sekaligus kualitas garam rakyat agar bisa memenuhi standar kualitas industri.
”Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain (rantai pasokan) mulai hulu sampai hilir,” ujar Presiden yang memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri itu, Presiden memaparkan berbagai persoalan terkait penyerapan garam rakyat. Data yang ia terima, hingga 22 September 2020 masih ada 738.000 ton garam rakyat yang tak terserap industri. Rendahnya kualitas ditengarai sebagai penyebab sulitnya garam rakyat diterima industri.
Petani memindahkan garam yang baru dipanen di sentra produksi garam di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/9/2020).
Tak hanya kualitas, produksi garam nasional masih tergolong rendah. Kebutuhan garam nasional pada tahun 2020, misalnya, sebanyak 4 juta ton. Adapun produksi garam nasional baru 2 juta ton, dan itu pun belum semua bisa diserap.
Persoalan rantai pasok garam sebenarnya sudah diketahui sejak lama, tetapi, menurut Presiden, tidak pernah dicarikan jalan keluarnya. Kekurangan kebutuhan garam nasional pun selalu dijawab dengan impor garam. Karena itu, pembenahan rantai pasok garam rakyat sudah mendesak dilakukan.
Presiden pun meminta agar ketersediaan lahan produksi diperhatikan. Selain itu, integrasi dan ekstensifikasi lahan garam rakyat di 10 provinsi diminta untuk dipercepat. Tak hanya itu, teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat juga diminta untuk disiapkan.
Dalam jumpa wartawan seusai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, infrastruktur untuk menunjang percepatan penyerapan garam rakyat segera disiapkan. ”Presiden sudah memerintahkan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) membangun infrastruktur jalan dan saluran air ke tempat (produksi) garam,” katanya.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Ladang garam prisma milik Arifin Jami\'an dilihat dari udara di Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (3/7/2020).
Upaya lain untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat sekaligus menekan impor adalah dengan menyiapkan teknologi modern.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan proyek garam terintegrasi. Pemerintah menyiapkan pabrik baru yang lokasinya berdekatan dengan lahan tambak garam petani. Selain menyerap langsung garam rakyat, pabrik baru yang didirikan pemerintah itu akan memantau dan mendampingi para petambak agar bisa meningkatkan kualitas garam yang mereka produksi.
”Sentuhan teknologi yang akan kita kedepankan terutama untuk garam aneka pangan. Garam aneka pangan ini memang akan bisa meningkatkan serapan terhadap garam rakyat,” kata Bambang.
Kandungan natrium klorida (NaCl) pada garam rakyat masih tergolong rendah, rata-rata di bawah 90 persen. Padahal, industri mewajibkan kandungan NaCl di atas 97 persen. Pabrik integrasi itulah yang akan bertugas mengubah kualitas garam dari kandungan NaCl rendah menjadi cukup tinggi untuk diserap industri.
Bambang menyebut, saat ini sudah ada satu pabrik yang selesai dibangun dan sudah beroperasi. ”Satu pabrik yang selesai dan sudah beroperasi ini ada di Gresik, dan arahan Presiden agar segera ditambah, satu-dua pabrik tahun depan,” tutur Bambang.
Dengan kapasitas produksi 40.000 ton per tahun, pemerintah butuh membangun sekitar 15 unit pabrik garam industri terintegrasi agar bisa menghasilkan sekitar 600.000 ton garam rakyat berkualitas industri. Angka ini yang selama ini diimpor untuk garam industri aneka pangan.
Impor tetap dibuka
Meski tengah mengupayakan percepatan penyerapan garam rakyat, pemerintah tetap membuka keran impor garam bagi industri pengguna. Kebijakan ini diambil karena kualitas garam rakyat memang belum sanggup memenuhi standar industri. Impor tetap berlaku sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
”Jadi tadi keputusan penting yang mendasar dari Presiden, Presiden setuju bahwa industri makanan dan industri yang butuh garam industri mengimpor langsung, dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” ujar Luhut.
Dijelaskan, keran impor hanya dibuka bagi industri pengguna dengan kuota yang juga ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian, ujar Luhut, juga punya wewenang untuk melakukan pengawasan dan memastikan garam industri tidak dijual ke pasaran. Pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang menyelewengkan garam industri impor.
”Jadi, misalnya, industri kaca butuh garam, dia impor. Kalau dia melanggar atau membocorkan ke market (pasar) membuat garam rakyat turun, ya izinnya dicabut,” kata Luhut.
Dengan kebijakan baru itu, berarti peran importir garam dalam rantai pasok dihapus. Jika sebelumnya impor garam dilakukan oleh perusahaan importir, ke depan kalangan industri bisa langsung melakukan impor tanpa melalui perantara. Kebijakan itu diambil untuk mengurangi potensi kebocoran garam impor ke pasar, seperti yang selama ini sering terjadi.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan memublikasikan izin impor sekaligus nama perusahaan yang mendapatkan kuota impor garam. Publikasi juga berlaku untuk impor gula rafinasi karena ke depan impor gula bisa dilakukan langsung oleh industri tanpa perantara perusahaan importir.
