Vaksinasi bersifat sangat sosialis, tidak individualis. Vaksinasi ditujukan bukan untuk melindungi orang per orang atau golongan tertentu, melainkan untuk membangun kekebalan komunitas.
Oleh
Agnes Theodora/Dimas Waraditya/Anita Yossihara
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengakselerasi program vaksinasi, pemerintah membuka peluang vaksinasi mandiri oleh sektor swasta yang ingin melakukannya di luar program pemerintah. Namun, perusahaan harus memberikan vaksinasi secara gratis dan merata kepada seluruh karyawannya. Regulasi terkait teknis penyelenggaraan vaksinasi mandiri sedang disiapkan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang akhir-akhir ini sering menerima banyak pertanyaan dari kalangan CEO dan konglomerat tentang peluang vaksinasi mandiri, mengatakan, vaksinasi bersifat sangat sosialis, tidak individualis. Vaksinasi ditujukan bukan untuk melindungi orang per orang atau golongan tertentu, melainkan untuk membangun kekebalan komunitas (herd immunity).
Oleh karena itu, vaksinasi mandiri boleh dilakukan, tetapi dengan beberapa catatan. Vaksin diberikan secara merata kepada seluruh rakyat dari segala kelompok, tidak didahulukan untuk golongan mampu saja. Selain itu, program tersebut harus diberikan secara gratis sebagai hak, sesuai keputusan Presiden Joko Widodo, untuk memberikan vaksinasi gratis ke seluruh rakyat.
”Saya minta tolong dipastikan bahwa ini diberikan sebagai hak semua rakyat untuk dapat secara gratis. Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan Anda mampu untuk itu, tetapi tolong pikirkan seluruh rakyat karena tidak ada gunanya jika kita disuntik dan yang lain tidak,” tutur Budi di acara Kompas100 CEO Forum bertema ”Let’s Collaborate: Rising in Pandemic Era”, Kamis (21/1/2021).
Pada hari yang sama, pemerintah mengadakan rapat terbatas (ratas) internal di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu hal yang dibahas adalah rencana akselerasi vaksinasi mandiri oleh swasta.
Saya minta tolong dipastikan bahwa ini diberikan sebagai hak semua rakyat untuk dapat secara gratis.
Seusai ratas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi vaksinasi mandiri.
”Regulasi itu nantinya akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu dan itu diberikan kepada karyawan secara gratis juga,” ujarnya.
Regulasi juga akan mengatur tentang teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri, termasuk sumber vaksin yang digunakan. Menurut Airlangga, sumber vaksin yang disiapkan untuk vaksinasi mandiri akan berbeda dari vaksin yang diberikan pemerintah secara gratis.
Usulan vaksinasi mandiri muncul pertama kali dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengharapkan pengusaha swasta bisa terlibat dalam distribusi dan pembelian vaksin. Selain untuk didistribusikan gratis ke karyawan, swasta juga siap menjual vaksin ke masyarakat luas. Pengusaha meyakini, keterlibatan mereka bisa mempercepat proses vaksinasi dan mengakselerasi pemulihan ekonomi (Kompas, 18/1/2021).
Regulasi itu nantinya akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu dan itu diberikan kepada karyawan secara gratis juga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 61,84 triliun untuk penanganan Covid-19 pada 2021. Namun, anggaran masih bisa berubah akibat ketidakpastian terkait peningkatan jumlah kasus dan kebutuhan untuk mengamankan suplai vaksin.
Program vaksinasi, dikombinasikan dengan peningkatan disiplin kesehatan, diharapkan akan mendorong masyarakat kembali beraktivitas seperti sediakala. Hal itu akan memulihkan kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor sehingga dapat lebih cepat memulihkan perekonomian.
”Vaksinasi akan terus kita kawal dengan tata kelola yang baik dan landasan hukum yang tepat sehingga tetap akuntabel,” kata Sri Mulyani.
Menanggapi peluang vaksinasi mandiri, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengatakan, dampak positif jika sektor swasta diperkenankan terlibat dalam vaksinasi mandiri tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi.
”Semua sepakat, penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dan pemulihan ekonomi merupakan tugas bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi dan komunikasi dua arah, segala usaha untuk menanggulangi dampak pandemi tidak akan maksimal,” ujarnya.
Program vaksinasi, dikombinasikan dengan peningkatan disiplin kesehatan, diharapkan akan mendorong masyarakat kembali beraktivitas seperti sediakala.
Siapkan skema
CEO Sintesa Group Shinta Kamdani, yang juga Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional, mengatakan, sejumlah anggota Kadin tengah menyiapkan skema untuk vaksinasi Covid-19 secara mandiri secara kolektif terhadap karyawannya. Saat ini, para pengusaha masih menunggu arahan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan vaksinasi mandiri.
Ia menegaskan, program vaksinasi harus berjalan efektif supaya hasilnya berdampak positif bagi perekonomian. ”Vaksinasi akan berdampak positif pada aktivitas ekspor-impor jika bisa melonggarkan protokol-protokol yang menekan kinerja perdagangan internasional,” ujarnya.
Rosan Roeslani menyampaikan, tidak masalah bagi perusahaan jika harus memberikan vaksinasi secara gratis ke karyawan. Beberapa perusahaan saat ini sudah memiliki anggaran khusus untuk tes usap antigen karyawan secara rutin. Anggaran itu dapat direalokasi untuk mengadakan vaksinasi mandiri bagi karyawan dan keluarganya.
”Kami perusahaan juga sudah menghitung. Daripada kita melakukan tes usap terus-menerus setiap bulan, lebih baik sekaligus memberikan vaksinasi kepada pekerja,” kata Rosan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Garudafood Tbk Hardianto Atmadja mengatakan, perusahaannya siap ikut berpatisipasi dalam program vaksinasi mandiri. Menurut dia, vaksinasi mandiri dapat membantu pemerintah menghemat pengeluaran dalam melayani kebutuhan ratusan juta masyarakat Indonesia, sekaligus mempercepat pemerataan pemenuhan vaksin.
”Kalau ini terjadi, kondisi pemulihan di berbagai bidang, baik sosial maupun ekonomi, dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya. (Age/Dim/Nta)