KoPI dan Wulandari ”Menggeprek” Inflasi

KoPI ”menggeprek” inflasi di Parepare, Wulandari di Mojokerto. Bahkan muncul juga Si PHP dan Tumbas.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Tumpukan kantong plastik berisi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ukuran 5 kilogram seharga Rp 53.000 yang dijual Bulog kepada warga di kantor Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024). Penjualan beras SPHP terus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasaran yang tinggi.

Harga pangan yang tinggi memantik kreasi mengendalikan inflasi. Berbagai kios atau warung berlabel unik lahir untuk ”menggeprek” inflasi. Akankah bakal muncul musiman saja atau bisa langgeng sebagai penyedia pangan terjangkau bagi rakyat?

Kota Parepare di Sulawesi Selatan memiliki duet unik penjaga inflasi. Kota yang dikenal para penikmat kopi sebagai kota seribu warkop (warung kopi) ini melahirkan Kios Pengendali Inflasi (KoPI).

KoPI menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok, termasuk beras dan minyak goreng rakyat dalam kemasan merek Minyakita, dengan harga terjangkau. Stok barang dagangan berasal dari Perum Bulog dan sejumlah mitra distributor. Saat harga melambung tinggi, KoPI dan Bulog akan menggelar operasi pasar.

Pemerintah Kota Parepare juga membuat aplikasi Si PHP atau Sistem Informasi Penyedia Harga Pasar sebagai teman KoPI. Si PHP ini juga dilengkapi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memonitor pergerakan harga pangan di Indonesia.

Parepare, kota yang dikenal para penikmat kopi sebagai kota seribu warkop ini, melahirkan Kios Pengendali Inflasi (KoPI).

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, punya Wulandari atau Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diresmikan pada 6 Maret 2024. Warung yang diinisiasi Bulog dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini memiliki 11 gerai.

Gerai Wulandari tersebar di sembilan desa dan dua pasar rakyat atau tradisional. Gerai yang berada di desa dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes).

SUMBER: DISPERINDAG KABUPATEN MOJOKERTO

Daftar harga produk pangan yang dijual di gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Wulandari) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, Wulandari menjadi salah satu penjaga harga komoditas pangan agar tidak terlalu tinggi dan murah. Selain sebagai pengendali harga dan inflasi, Wulandari juga berfungsi untuk memasarkan produk-produk dalam negeri.

”Khususnya produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang dibina langsung oleh Pemkab Mojokerto,” kata Ikfina sebagaimana dikutip dalam laman Pemkab Mojokerto.

Wulandari ini melengkapi peran aplikasi Tumbas (Transaksi Produk Unggulan, Mojokerto Berkualitas). Selain menjadi wadah pemasaran produk-produk Mojokerto, aplikasi yang diluncurkan pada akhir 2022 itu juga memuat informasi harga pangan di 20 pasar di Mojokerto.

Tak mau kalah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, melahirkan GePrEk IGa (Gerakan Pangan Murah, Ekonomi dan Inflasi Terjaga). Gerakan tersebut masih berupa proyek percontohan untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog berbasis kupon.

Masih banyak lagi berbagai kios, warung, dan gerakan sejenis di sejumlah daerah di Indonesia. Madiun punya Warung Tekan (WarTek) Inflasi, Pekanbaru punya Puan Berseri (Pemasaran Usaha Pangan Bersama secara Lestari), dan Payakumbuh memiliki Lapau Pengendali Inflasi.

Baca juga: ”Oase” Pangan Murah Wartek Inflasi dan Segoro Amarto

DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA MADIUN

Salah satu Warung Tekan (WarTek) Inflasi yang didirikan Pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan Perum Bulog. Warung ini menjadi tempat Bulog menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 10.900 per kilogram.

Kemitraan

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan, berbagai kemitraan itu merupakan salah satu upaya Bulog menjaga stabilitas stok dan harga pangan. Langkah itu juga mempermudah Bulog menyalurkan beras SPHP sesuai harga eceran tertinggi (HET) secara merata di Indonesia.

Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan TPID, pangan bisa disalurkan langsung ke masyarakat. ”Untuk itu, ada beberapa nama kios atau warung yang unik agar dapat menarik dan mudah dihafal masyarakat,” ujarnya.

Bapanas mengapresiasi peran daerah dan pemangku kepentingan terkait yang telah melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Sejak Januari 2024 hingga 12 Maret 2024, GPM itu telah terlaksana 930 kali di 23 provinsi dan 226 kabupaten/kota.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo menuturkan, pemerintah daerah bisa melaksanakan GPM dengan dana dekonsentrasi. Pada tahun ini, dana tersebut dialokasikan sebesar Rp 154,74 miliar.

”Anggaran yang disalurkan pemerintah melalui Bapanas itu ditujukan untuk menjaga stok dan mengendalikan harga pangan pokok,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta secara hibrida, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Beras Picu Inflasi Lagi, Harga Nasi Lauk Naik Cukup Tinggi

Selain itu, untuk menjaga stok dan harga pangan, Bapanas juga meminta setiap pemerintah daerah meningkatkan perdagangan pangan antardaerah. Namun, perdagangan tersebut harus dilakukan secara terukur.

Daerah produsen juga perlu menghitung neraca komoditas pangan. Jangan sampai terjadi stok pangan di daerahnya berkurang sehingga menyebabkan inflasi setelah melakukan perdagangan dengan daerah lain.

Nyoto mencontohkan, sejumlah daerah telah melakukan perdagangan cabai untuk menstabilkan stok dan harga cabai. Jambi, misalnya, telah membeli cabai dari Purworejo dan Sleman. Begitu juga Sulawesi Utara yang telah mengirimkan cabai ke Riau.

Upaya tersebut bisa meredam kenaikan harga cabai di daerah yang membutuhkan. Namun, kalau tidak hati-hati, upaya itu juga dapat menyebabkan kenaikan harga atau inflasi di daerah pengirim atau produsen.

”Untuk itu, daerah produsen juga perlu menghitung neraca komoditas pangan. Jangan sampai terjadi stok pangan di daerahnya berkurang sehingga menyebabkan inflasi setelah melakukan perdagangan dengan daerah lain,” katanya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pedagang menjual cabai keriting di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Harga cabai merah keriting melambung dalam dua hari dan dijual Rp 100.000 per kilogram (kg) di pasar tersebut. Sebelumnya harga cabai merah keriting pada kisaran Rp 100.000 per kg,

Kios atau warung unik penyedia pangan terjangkau bisa menjadi alat pengendali inflasi. Begitu juga dengan perdagangan pangan antardaerah berbasis neraca komoditas pangan.

Bahkan, kios dan warung unik bisa menjadi salah satu kanal atau wadah penyaluran beras Bulog di saat tidak terjadi kenaikan harga beras. Hal ini mengingat Bulog pernah kesulitan menyalurkan stok beras kala salah satu kanal penyalurannya ditutup.

Hal itu terjadi pascapengalihan program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2019. Waktu itu, stok beras Bulog menjadi menumpuk. Semakin lama disimpan, kualitas beras menjadi turun (Kompas, 15/2/2019).

Baca juga: Bulog Butuh Kanal Beras

Semoga KoPI dan Wulandari beserta kawan-kawannya tidak hanya ”menggeprek” inflasi. Kala harga dan stok pangan terkendali, mereka juga bisa menjadi penyedia pangan bahkan kanal penyaluran beras Bulog di era menuju penguatan cadangan pangan pemerintah.