Vatikan Versus Kecerdasan Buatan Niretika
Kecerdasan buatan atau AI menyimpan potensi dan ancaman yang tak terkira untuk umat manusia. Vatikan menyerukan pengembangan kecerdasan buatan yang memperhatikan HAM dan kesejahteraan umat manusia.
Presiden Akademi Kepausan untuk Kehidupan Uskup Vincenzo Paglia (tengah) memperkenalkan dokumen Rome Call for AI Ethics bersama Presiden Microsoft Brad Smith (kedua dari kiri), Wakil Presiden Eksekutif IBM John Kelly III (kedua dari kanan), Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB Qu Dongyu (kiri), dan Menteri Inovasi Teknologi Italia Paola Pisano (kanan) di Roma, Italia, Jumat (28/2/2020) pagi waktu setempat. Dokumen itu diharapkan menjadi panduan dalam mengembangkan kecerdasan buatan yang etis dan memberdayakan manusia.
Gereja Katolik menggandeng raksasa teknologi Microsoft dan IBM membangun kerangka panduan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) secara etis. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang memberdayakan manusia. Panduan itu diberi nama Rome Call for AI Ethics atau Seruan Roma untuk Etika AI.
Dalam dokumen yang ditandangani, Jumat (28/2/2020), di Roma, Italia, Vatikan bersama kedua perusahaan teknologi tersebut menyatakan akan bekerja sama untuk mempromosikan penggunaan kecerdasan buatan yang etis atau disebut dengan jargon algor-ethics.
Dokumen itu ditandangani oleh Presiden Akademi Kepausan untuk Kehidupan (Pontifical Academy for Life) Uskup Vincenzo Paglia, Presiden Microsoft Brad Smith, Wakil Presiden Eksekutif IBM John Kelly III, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB Qu Dongyu, dan Menteri Inovasi Teknologi Italia Paola Pisano.
Dalam sambutannya, Paus Fransiskus menyatakan bahwa dunia digital, khususnya kecerdasan buatan, adalah pusat dari seluruh perubahan besar yang sedang terjadi di dunia pada saat ini. Inovasi digital telah menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan umat manusia.
Paus Fransiskus dan Putra Mahkota Bahrain Pangeran Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa bertukar cendera mata saat audiensi pribadi di Vatikan, Senin (3/2/2020).
Untuk itu, Paus menilai, hak asasi manusia menjadi titik penting yang dapat menjadi dasar seluruh perkembangan kecerdasan buatan. Pemahaman ini harus menjadi napas di tiga pilar kehidupan di masa mendatang, yakni etika, pendidikan, dan hukum. Sebuah dialog antardisiplin menjadi penting dalam pengembangan kecerdasan buatan yang etis.
”Akselerasi perubahan yang terjadi pada era digital telah menimbulkan berbagai problem yang belum pernah muncul sebelumnya. Dokumen yang telah Anda tanda tangani ini adalah langkah penting menuju kecerdasan buatan yang etis,” kata Paus dalam pernyataannya yang dibacakan oleh Paglia. Paus dikabarkan sedang sakit.
Baca juga: Vatikan: Paus Sedang Kurang Enak Badan
Ketimpangan sosial-ekonomi karena teknologi
Menurut Paus, sebuah dialog antardisiplin menjadi penting karena saat ini karena kecerdasan buatan telah menawarkan berbagai inovasi teknologi digital yang memberikan jalan untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Namun, masyarakat pengguna pun sering kali hanya dianggap sebagai konsumen; mangsa dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia.
Baca juga: Kecerdasan Buatan Memudahkan Spionase dan Sekaligus Menakutkan
”Hal ini membuat ketimpangan menjadi sangat besar. Pengetahuan dan kekayaan yang terakumulasi di sedemikian sedikit orang telah menimbulkan ancaman besar untuk demokrasi. Namun, hal ini tidak boleh menghindarkan kita dari potensi besar yang ditawarkan teknologi baru. Di dalam teknologi, kita bisa mendapat sebuah anugerah yang dapat memberikan banyak hal baik dari Tuhan,” kata Paus.
Paus menilai, dalam diskursus menuju pengembangan kecerdasan buatan yang etis, Gereja Katolik dapat memberikan sumbangan dalam bentuk nilai-nilai universal yang telah diajarkan selama ini, yaitu martabat manusia, keadilan, dan solidaritas.
Presiden Akademi Kepausan untuk Kehidupan Uskup Vincenzo Paglia (tengah) menandatangani dokumen Rome Call for AI Ethics bersama Presiden Microsoft Brad Smith (kedua dari kiri), Wakil Presiden Eksekutif IBM John Kelly III (kedua dari kanan), Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB Qu Dongyu (kiri), dan Menteri Inovasi Teknologi Italia Paola Pisano (kanan) di Roma, Italia, Jumat (28/2/2020) pagi waktu setempat.
Mengenai kerja sama ini, Presiden Microsoft Brad Smith mengatakan, kolaborasi ini menjadi penting dan menantang, terlebih lagi banyak polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat.
Smith mengatakan, tidaklah mudah dan hampir mustahil untuk menyamakan pandangan mengenai apa yang disebut dengan kecerdasan buatan yang etis sebab sepanjang sejarah, umat manusia tidak pernah memiliki satu aturan etika yang sama.
Baca juga: Kecerdasan Buatan Masif
Namun, menurut dia, ada jalan untuk mempersatukan pandangan yang berbeda-beda tersebut. ”Saya kira, kita bisa menemukan banyak titik tolak yang sama. Apabila kita meninjau agama dan filosofi besar dunia, ternyata banyak hal yang mirip,” ujarnya.
IBM AI Ethics Global Leader Francesca Rossi menyatakan, kerja sama ini diciptakan dengan tujuan untuk mengajak seluruh masyarakat menggunakan teknologi AI dengan nilai-nilai yang etis.
Hal ini membuat ketimpangan menjadi sangat besar. Pengetahuan dan kekayaan yang terakumulasi di sedemikian sedikit orang telah menimbulkan ancaman besar untuk demokrasi.
Enam butir syarat
Dokumen Rome Call for AI Ethics menyatakan, ada enam butir prinsip yang dipercaya menjadi persyaratan dalam implementasi kecerdasan buatan yang etis. Pertama, transparansi. Secara singkat, setiap sistem dengan kecerdasan buatan harus dapat dijelaskan.
Kedua, inklusi. Kebutuhan seluruh anggota umat manusia harus dipertimbangkan dalam setiap implementasi kecerdasan buatan sehingga seluruh individu mendapat keuntungan dari kecerdasan buatan dan hidup sejahtera.
Lalu, akuntabilitas. Seluruh pihak yang membangun dan menerapkan sistem kecerdasan buatan harus bekerja dengan tanggung jawab dan transparan.
Kemudian, prinsip imparsialitas. Sistem kecerdasan buatan harus diciptakan tanpa bias sehingga dapat menjaga keadilan dan martabat umat manusia. Kelima, keandalan. Seluruh yang menggunakan sistem kecerdasan harus bekerja dengan andal.
Terakhir, keamanan dan privasi. Setiap sistem kecerdasan buatan harus bekerja dengan aman dan menjaga privasi dari penggunanya.
Kolaborasi menuju AI yang memberdayakan
Selama beberapa waktu terakhir, sejalan dengan perkembangannya yang pesat, berbagai institusi dan lembaga mulai mengkhawatirkan dampak dari penerapan kecerdasan buatan terhadap umat manusia.
Fisikawan Stephen Hawking pada 2014 khawatir akan kemunculan kecerdasan buatan yang akan melampaui manusia.
”(AI) akan tumbuh mandiri, merancang ulang dirinya sendiri dengan kecepatan yang terus meningkat. Manusia, yang dibatasi oleh evolusi biologis yang lambat, tidak dapat bersaing dan akan dikalahkan,” kata Stephen dalam wawancara dengan BBC.
Stephen Hawking saat menjawab pertanyaan wartawan dengan bantuan mesin sintesis suara di Paris, Perancis, 3 Maret 1989.
Kekhawatiran semacam itu memicu sejumlah perusahaan teknologi dan negara untuk mengantisipasi dampak buruk kecerdasan buatan.
Pada awal 2019, Facebook mulai menjajaki jalan menuju kecerdasan buatan yang etis dengan bekerja sama dengan Universitas Teknologi Muenchen untuk membangun sebuah pusat studi etika kecerdasan buatan. Dalam kerja sama ini, Facebook akan menyuntik dana 7,5 juta dollar AS (sekitar Rp 100 miliar) selama lima tahun.
AI akan tumbuh mandiri, merancang ulang dirinya sendiri dengan kecepatan yang terus meningkat. Manusia, yang dibatasi oleh evolusi biologis yang lambat, tidak dapat bersaing dan akan dikalahkan.
Director of Applied Machine Learning Facebook Joaquin Quinonero Candela meyakini kerja sama antara industri dan akademisi dipercaya menjadi makin penting untuk memastikan kecerdasan buatan diterapkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan, keamanan, dan perlindungan ranah privat.
Tidak hanya perusahaan teknologi, institusi pemerintahan juga telah mulai membentuk berbagai panduan dalam pengembangan kecerdasan buatan yang etis.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F20190916_ENGLISH-SERIAL_D_web_1568644287.jpg){kind=logo}
Sophia, robot yang didukung dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang diaktifkan pada 2016 dan diciptakan oleh perusahaan Hanson Robotics yang berbasis di Hong Kong, saat melakukan wawancara khusus dengan media pada CSIS Global Dialogue 2019 di Jakarta, Senin (16/9/2019). Sophia diperkenalkan sebagai wujud masa depan teknologi AI, yaitu saat manusia dan robot dapat kerja sama di berbagai bidang.
Pada April 2019, High-Level Expert Group on AI Uni Eropa mengumumkan peluncuran panduan etika untuk kecerdasan buatan yang dapat dipercaya (Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence).
Secara singkat, panduan ini menyatakan ada tujuh butir persyaratan dalam sebuah sistem kecerdasan buatan yang dapat dipercaya, yakni pelindungan hak asasi manusia, keamanan, pelindungan privasi, transparansi, tidak diskriminatif, ramah lingkungan dan sosial, serta akuntabel.
Perancis dan Kanada pada 2018 telah menjajaki kerja sama untuk membentuk sebuah panel internasional (Internasional Panel on Artificial Intelligence) untuk pengembangan kecerdasan buatan yang berdasarkan pada semangat HAM, inklusivitas, keberagaman, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Posisi Indonesia
Di sisi lain, pada awal tahun ini, Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump mengambil posisi untuk tidak mengatur pengembangan kecerdasan buatan.
White House telah mengimbau kepada berbagai lembaga pemerintahan federal AS dan juga para sekutunya di Uni Eropa untuk tidak membuat peraturan dengan jumlah yang besar yang akan menghambat inovasi pengembangan kecerdasan buatan.
”Kami mengimbau kepada Eropa dan negara-negara sekutu kami, untuk sebaiknya menghindari cara-cara yang akan menghambat inovasi. Cara terbaik untuk melawan penggunaan kecerdasan buatan yang otoritarian adalah menjaga AS dan sekutu sebagai pusat inovasi dunia,” demikian pernyataan dari White House.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F20191128_ENGLISH-KOMPAS-CEO-FORUM_E_web_1574952497.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo memberi kata sambutan pada acara Kompas100 CEO Forum di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019). Kompas100 CEO Forum ke 10 ini bertema ”CEO Envision to Win the Turbulence in Digital Disruption”.
Baca juga: Presiden: Beberapa Kerjaan Birokrat Digantikan Kecerdasan Buatan
Sementara itu, Indonesia justru mengambil langkah untuk segera menerapkan kecerdasan buatan. Presiden Joko Widodo dalam Kompas100 CEO Forum 2019 menyatakan bahwa akan menggunakan kecerdasan buatan untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV di instansi pemerintahan.
”Tahun depan akan dilakukan penghapusan jabatan eselon III dan IV di instansi pemerintahan. Saya perintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengganti posisi itu dengan AI (kecerdasan buatan) sehingga ada kecepatan,” kata Presiden di depan sejumlah pimpinan dan CEO perusahaan pada Kompas100 CEO Forum 2019 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Berdasarkan Oxford Insights dan Internasional Development Research Center yang bertajuk ”Government AI Readiness Index 2019” menunjukkan bahwa Indonesia berada berada di posisi kelima di antara negara-negara ASEAN dalam kesiapan penerapan kecerdasan buatan, di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-97.
Kecerdasan buatan yang membawa revolusi industri keempat tidak bisa dihindari akan mengubah lanskap kehidupan manusia.
Namun, tampaknya hampir seluruh pihak yakin bahwa hak asasi manusia perlu menjadi napas dari setiap perubahan besar. Akankah kita belajar? (BBC/REUTERS/FINANCIAL TIMES)
