Whatsapp Mengklaim Tak Lagi Bisa Diretas oleh Pegasus

Whatsapp mengklaim tak bisa lagi diretas oleh alat penyadap canggih buatan Israel, Pegasus. Namun, masyarakat tetap diminta mengaktifkan fitur keamanan tambahan dalam Whatsapp untuk mengurangi risiko pembajakan akun.

REUTERS/DADO RUVIC

Siluet pengguna laptop dan ponsel pintar di depan logo Whatsapp. Aplikasi percakapan Whatsapp kini mengklaim tak bisa lagi diretas oleh alat penyadap canggih buatan Israel, Pegasus.

JAKARTA, KOMPAS — Layanan pesan instan Whatsapp memastikan bahwa celah keamanannya yang sempat dimanfaatkan aplikasi penyadap Pegasus untuk masuk ke ponsel target telah ditutup. Masyarakat tetap diminta untuk mengaktifkan fitur keamanan tambahan dalam WhatsApp untuk mengurangi risiko pembajakan akun.

WhatsApp Asia Pacific Communications Director Sravanthi Dev mengatakan bahwa pada tahun lalu, ketika sejumlah kasus peretasan terkuak, pihaknya langsung menutup celah keamanan yang ditemukan telah dieksploitasi oleh NSO Group untuk menjalankan Pegasus.

”Begitu kami menemukan celah keamanan itu, kami menutupnya,” kata Sravanthi dalam sebuah diskusi terbatas dengan media secara virtual pada Kamis (27/8/2020).

tangkapan layar zoom

Whatsapp Asia Pacific Communications Director Sravanthi Dev dalam sebuah diskusi yang digelar ssecara virutal pada Kamis (27/8/2020).

Pegasus sebelumnya diketahui memanfaatkan celah keamanan pada Whatsapp untuk menginjeksikan dirinya ke dalam ponsel milik target. Hal ini dilakukan melalui panggilan telepon via Whatsapp.

Pada prinsipnya, sebuah kode yang disertakan bersamaan dengan ketika akun Whatsapp, target ditelepon dapat membuka jalan bagi pelaku untuk menjalankan spyware dari jauh.

Celah keamanan ini kemudian telah didokumentasikan dengan kode CVE-2019-3568 dan telah diperbaiki pada versi Whatsapp untuk Android 2.19.134, Whatsapp Business Android 2.19.44, Whatspp untuk iOS 2.19.51, dan Whatsapp Business iOS versi 2.19.51.

Baca juga: Seberapa Canggih Pegasus Bisa Meretas Ponsel Kita?

Sravanthi mengatakan, metode yang digunakan oleh NSO Group sangatlah canggih. Pada dasarnya, NSO Group memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi ponsel pintar sehingga Pegasus dapat memata-matai tanpa harus membuka enkripsi end-to-end yang diterapkan oleh Whatsapp.

”Jadi, begitu Pegasus bisa masuk ke dalam ponsel, mereka bisa memata-matai semua aplikasi, tidak hanya Whatsapp,” kata Sravanthi.

Sravanthi mengatakan, kini perkara gugatan Whatsapp kepada NSO Group sedang berjalan. Hal ini karena Whatsapp menilai penggunaan Pegasus sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi aplikais itu dijalankan terhadap sejumlah aktivis masyarakat sipil dan jurnalis di seluruh dunia.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Fungsi Pegasus dan data yang bisa diekstrak oleh aplikasi penyadap tersebut, berdasarkan dokumen yang diduga milik NSO Group.

Mengenai gugatan ini, NSO Group mengatakan bahwa pihaknya tidak melanggar hukum. NSO Group menilai, produknya sangat berguna bagi pemerintah dan badan intelijen beberapa negara di dunia untuk menyelediki pelaku terorisme atau kejahatan lainnya.

”Teknologi kami digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadi teror dan kejahtan di seluruh dunia. Kami yakin tindakan kami sesuai dengan peraturan yang berlaku,” bunyi pernyataan resmi NSO Group.

Baca juga: Facebook Gugat Perusahaan Pembuat Program Mata-mata Israel

Dalam sebuah konferensi di Tel Aviv, Israel, November 2019, Chief Product Officer dan President dari NSO Gorup Shiri Dolev mengatakan bahwa sebuah alat yang dapat menembus aplikasi guna menjaga keamanan masyarakat semakin dibutuhkan.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Dashboard kontrol Pegasus, khususnya untuk fitur pelacakan lokasi, berdasarkan dokumen yang diduga milik NSO Group.

Dolev mengatakan, pihaknya tidak mengoperasikan teknologi tersebut. ”Kami hanya mengembangkannya dan kemudian hanya kami jual secara eksklusif kepada lembaga intelijen negara,” kata Dolev dalam artikel yang dimuat di situs resmi NSO Group.

Kerja sama dengan aparat penegak hukum

Sravanthi mengatakan, Whatsapp tidak memberikan akses khusus sewaktu-waktu kepada otoritas ataupun penegak hukum untuk memeriksa pesan yang dikirimkan seorang pengguna Whatsapp.

Namun, ia mengungkapkan bahwa pihaknya memang menyediakan sebuah mekanisme di mana Whatsapp akan memberikan akses kepada aparat penegak hukum.

”Kalau, misalnya, mereka bisa menyebutkan secara spesifik ingin menyelidiki seorang member dari sebuah grup, kami punya mekanisme untuk memberikan akses kepada aparat penegak hukum,” kata Sravanthi.

Aktifkan ”two-step verification”

Untuk mengurangi risiko terjadi pembajakan, Sravanthi meminta pengguna Whatsapp untuk mengaktifkan fitur keamanan tambahan yang bernama two-step verification atau verifikasi dua langkah.

whatsapp

Tata cara mengaktifkan fitur keamanan two-step verification atau verifikasi dua langkah.

Fitur ini akan menjaga akun Anda sebagai langkah tambahan selain kode sandi sekali pakai, biasa disebut kode OTP (one time password). Apabila mengaktifkan fitur ini, pengguna akan diminta untuk memasang sebuah pin 6 digit. Secara periodik, Whatsapp akan meminta pengguna untuk memasukkan kode ini ketika membuka Whatsapp.

Apabila akun Whatsapp Anda diganti nomornya oleh pengguna, Whatsapp akan meminta pin 6 digit tersebut sebelum Whatsapp dapat digunakan. ”Jadi, misalkan pengguna tanpa sengaja memberikan kode OTP ke orang lain, mereka tetap tidak bisa mengakses Whatsapp Anda tanpa kode two-step verification tersebut,” kata Sravanthi.

Two-step verification ini dapat diaktifkan melalui settings/setelan, kemudian account/akun, lalu pilih two-step verification/verifikasi dua langkah.

Baca juga: Pembajakan Akun Aplikasi Pesan Resahkan Warga

Namun, jika, misalnya, akun Whatsapp telanjur diambil alih oleh orang lain, Sravanthi meminta pengguna untuk langsung mengontak Whatsapp sesegera mungkin. Pengguna juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal apa saja yang mungkin terjadi sebelum akun Whatsapp Anda dibajak.

”Semakin cepat Anda melaporkan kepada kami, semakin cepat kami dapat mereset ulang akun Anda. Kalau cepat, bisa saja akun bisa direset sebelum si pelaku menyalahgunakannya,” kata Sravanthi.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Andreas merupakan salah satu korban pembajakan akun Whatsapp setelah memberikan kode one time password (OTP) kepada pelaku.

Whatsapp kemudian akan dapat memastikan apakah ada perbedaan nomor SIM dan ponsel yang digunakan serta melihat pola perilaku dari penggunanya.

”Biasanya kalau sudah dibajak, akun tersebut digunakan untuk mengirim pesan atau meminta uang kepada banyak orang sekaligus. Nah, ini pola perilaku yang tidak biasa, dan kami bisa mendeteksinya,” kata Sravanthi.

Melalui mekanisme otomatis pendeteksi pola perilaku tersebut, Whatsapp memblokir sekitar 2 juta akun per bulan secara global. ”Mekanisme deteksi ini menggunakan teknologi machine learning sehingga dapat berjalan secara otomatis,” kata Sravanthi.

whatsapp

Empat lapis keamanan pada gawai dan Whatsapp.

Data Whatsapp menunjukkan 90 persen pengguna bergabung dengan grup yang berisi kurang dari 10 orang. Jadi, misalnya ada sebuah akun yang baru dibuat, kemudian mengirimkan pesan ke puluhan ataupun ratusan kontak sekaligus, akan terdeteksi sebagai spam.

”Ini adalah perilaku yang abnormal, baik untuk menyebarkan informasi maupun memasarkan sebuah produk,” kata Sravanthi.

whatsapp

Jumlah pengguna aktif Whatsapp terbaru.

Meski demikian, WhatsApp meyakinkan bahwa penggunaan enkripsi end-to-end memastikan bahwa tidak ada pihak lain, termasuk pihak WhatsApp, yang dapat mengakses percakapan ataupun telepon selain pengirim dan penerima pesan.

Dalam keterangan tambahan, WhatsApp mengapresiasi upaya para penegak hukum dalam menjaga keamanan masyarakat di seluruh dunia. "Kami siap meninjau, memvalidasi, dan menjawab permintaan otoritas terkait sesuai hukum dan kebijakan yang berlaku," tulis keterangan resmi WhatsApp kepada Kompas pada Jumat (28/8)

Namun, WhatsApp hanya akan memberikan rekam data dari sebuah akun selama permintaan tersebut sesuai dengan persyaratan layanan kami dan hukum yang berlaku. Selain itu, WhatsApp akan meninjau apakah permintaan yang diterimanya sesuai dengan standar-standar internasional, antara lain terkait hak asasi manusia, proses hukum, dan aturan hukum.

"Permohonan perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance Treaty) atau permohonan kerja sama antar kepolisian (letter rogatory) juga perlu dilampirkan jika WhatsApp diwajibkan untuk mengungkap informasi suatu akun," bunyi keterangan resmi tersebut.

Keterangan lebih lanjut dapat diakses melalui ini laman https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/information-for-law-enforcement-authorities/.