Penyedia Jasa Umrah Belum Siapkan Skema Pengembalian Uang

Penghentian layanan umrah oleh Pemerintah Arab Saudi mengejutkan banyak pihak. Penyedia jasa layanan umrah belum menyiapkan skema pengembalian uang calon jemaah yang telanjur membayar.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Petugas agen perjalanan wisata sedang melayani calon pelanggan di mal Gandaria City, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Penawaran paket perjalanan umrah masih berlangsung di tengah keputusan Pemerintah Arab Saudi menghentikan kunjungan ke Masjid Nabawi terkait penyebaran virus korona tipe baru atau yang kini dikenal dengan virus Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Penghentian sementara layanan ibadah umrah berdampak serius ke perusahaan penyedia jasa perjalanan. Mereka belum menyiapkan skema pengembalian uang yang sudah dibayarkan calon jemaah. Keputusan tersebut dinilai mendadak dan merugikan mereka yang menjalankan bisnis ini.

Direktur Utama PT Mahkota Dhuarifqi Mandiri Wisata Iwan Giwangkara belum memikirkan skema pengembalian uang kepada pengguna jasa apabila perjalanan gagal. ”Kami meyakinkan mereka tetap berangkat walau tertunda. Sebagian besar mereka memang sudah membulatkan tekad umrah, kemungkinan untuk refund kecil sekali,” katanya, Kamis (27/2/2020), di Jakarta.

Sejauh ini, penyedia jasa perjalanan ini mengupayakan negosiasi penundaan, baik dengan pelanggan maupun mitra bisnis hotel dan penerbangan. Iwan berharap, penundaan ini tidak berlangsung lama hingga lebih dari satu bulan. Sebab, April mendatang telah masuk musim tinggi perjalanan umrah.

”Bulan puasa adalah puncaknya permintaan perjalanan umrah. Saya harap hal ini bisa normal lagi sebelum memasuki April. Setelah April, ada juga yang berangkat haji, ini bisa lebih berisiko lagi,” tuturnya.

Baca juga : Pemerintah RI Koordinasikan Penghentian Izin Visa oleh Arab Saudi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang pesawat terbang asal Lombok yang akan berangkat umrah menunggu di area pelaporan Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020).

Dari catatannya, sekitar 150 pengguna jasa terancam gagal berangkat pada 1 Maret mendatang. Sementara dari data Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, terdapat 4.000-5.000 calon jemaah yang berangkat dari Indonesia setiap hari. Jumlah ini belum termasuk jemaah yang tertahan dalam perjalanan menuju Arab Saudi.

Bagi calon jemaah, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Penghentian sementara umrah dan kunjungan ke Masjid Nabawi juga memberi rasa waswas bagi calon pengguna jasa. Rita Sukarti (65), warga Jakarta Selatan, berharap penundaan tidak terjadi hingga momen Ramadhan.

”Saya memang berencana untuk umrah saat Ramadhan. Saat saya dengar info ini, saya pikir, respons Pemerintah Arab Saudi agak berlebihan. Saya harap ini enggak berlangsung lama karena dapat mengurangi nilai afdal saat Ramadhan,” tutur Rita.

Lantaran kompleksnya masalah ini, penyedia jasa layanan perjalanan umrah meminta pendampingan pemerintah. Mereka perlu mengambil langkah-langkah dalam waktu dekat menyangkut nasib calon jemaah dan jemaah yang telanjur berangkat.

Baca juga : Arab Saudi Hentikan Sementara Layanan Umrah dan Kunjungan ke Masjid Nabawi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang pesawat terbang yang akan berangkat umrah menunggu di area pelaporan Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020).

Penghentian ibadah umrah ini dikeluarkan Arab Saudi sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19 semakin luas. Direktur Operasional Kabilah Tour E Kosari menunggu edaran resmi pemerintah terkait penangguhan sementara izin visa umrah oleh Arab Saudi. ”Hari ini, ada 30 jemaah Kabilah Tour yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 10.00. Saat ini, mereka masih berada di atas pesawat,” ujarnya, Kamis, di Jakarta.

Dia melanjutkan, ada 98 anggota jemaah Kabilah Tour yang juga dijadwalkan berangkat pada 16 Maret 2020. Visa mesti sudah diurus pada 10 hari menjelang keberangkatan. Oleh sebab itu, ia membutuhkan kepastian informasi sampai kapan penangguhan visa umrah ini.

Menurut dia, Arab Saudi tidak perlu khawatir berlebihan. Sebab, di Indonesia belum ada kasus positif korona. ”Cukup yang dilarang itu negara-negara yang warganya sudah ada positif korona. Kalau kita, kan, belum ada yang positif (korona),” kata E Kosari.