Penyedia Layanan Umrah Meminta Pendampingan Pemerintah
Kehebohan terjadi di sejumlah tempat di Indonesia pasca-penghentian ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi. Ribuan orang tertahan keberangkatannya, jemaah yang selesai ibadah ini pun belum bisa pulang segera.
Oleh
Insan Alfajri, Aditya Diveranta, Fransiskus Wisnu Wardhana Dany, Andy Riza Hidayat
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penghentian ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi mengejutkan penyedia jasa layanan perjalanan. Mereka meminta pendampingan pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam waktu dekat. Pendampingan ini dibutuhkan karena banyaknya jemaah yang sudah terdaftar dalam perjalanan ibadah itu.
Penghentian layanan ini dikeluarkan Arab Saudi sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19 semakin luas. Anton Subekti, Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), mengatakan, saat ini penyedia jasa perjalanan umrah menghadapi dua masalah krusial. Pertama adalah keberangkatan jemaah yang tertahan, baik yang dikembalikan maupun yang tertahan di negara transit.
Persoalan kedua, penyedia jasa layanan umrah harus menangani jemaah yang sedang menjalankan ibadah umrah. ”Kami sedang memantau berapa banyak jemaah yang di sana. Ini mengandung risiko biaya besar karena jemaah harus diinapkan selama di sana,” kata Anton Subekti, Kamis (27/2/2020) di Jakarta.
Terkait situasi ini, perwakilan perusahaan penyedia layanan umrah berencana bertemu Menteri Agama, Jumat (28/2/2020). Catatan Himpuh, rata-raya per hari, jemaah umrah dari Indonesia berjumlah 4.000-5.000 orang. Per Kamis (27/2/2020), terjadi kehebohan di sejumlah bandara di Indonesia. Sebagian besar jemaah dan keluarganya memprotes mengapa informasi pembatalan perjalanan mendadak. ”Kami pun baru tahu Kamis dini hari, tanpa informasi sebelumnya,” kata Anton.
Anton mengaku menerima informasi mengenai penghentian umrah oleh Arab Saudi per Kamis 02.00. Informasi ini muncul tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan sebelumnya. ”Kami menganggap ini sebagai kejadian di luar kendali kami. Sebab, ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia,” kata Anton.
Direktur Operasional Kabilah Tour E Kosari menunggu edaran resmi dari pemerintah terkait penangguhan sementara izin visa umrah oleh Arab Saudi. ”Hari ini, ada 30 calon umrah Kabilah Tour yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 10.00. Saat ini, mereka masih berada di atas pesawat,” kata E Kosari.
Dia melanjutkan, ada 98 calon umrah Kabilah Tour juga yang dijadwalkan berangkat pada 16 Maret 2020. Visa mereka mesti diurus sepuluh hari menjelang keberangkatan. Karena itu, ia membutuhkan kepastian informasi sampai kapan penangguhan visa umrah ini.
Menurut dia, Arab Saudi tidak perlu khawatir berlebihan. Sebab di Indonesia belum ada kasus positif korona. ”Cukup yang dilarang itu negara-negara yang warganya sudah ada positif korona. Kalau kita kan belum ada yang positif (korona),” katanya.
Ida Nursanti, Direktur Utama PT Nur Islami Travel, sangat kaget dengan keputusan Pemerintah Arab Saudi. Jemaah yang sudah terdaftar, kata Ida, mempertanyakan keputusan ini. Dia juga kaget dengan kabar ini sehingga tidak banyak yang disampaikan kepada jemaah.
Sejauh ini, Nurmi Travel memiliki jadwal keberangkatan jemaah pada 6, 15, dan 19 Maret 2020. Semua tiket untuk perjalanan di dalam negeri sudah terbeli. Dia belum dapat menjelaskan kepada jemaah mengenai kepastian keberangkatan mereka. ”Kami menunggu kabar dari Kedutaan Besar Arab Saudi, kami tidak tahu sampai kapan penutupan diberlakukan,” kata Ida.
Setelah keputusan ini, Pemerintah Indonesia menghormati dan menghargai kebijakan Arab Saudi menghentikan sementara layanan ibadah umrah untuk mengantisipasi penyebaran virus korona tipe baru yang dikenal dengan virus Covid-19. ”Pertama, itu merupakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Kami menghargai, kami menghormati, karena apa pun yang namanya kesehatan itu dinomorsatukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kami sangat menghargai,” kata Presiden Joko Widodo, seperti diberitakan Kompas, Kamis (27/2/2020).