Bangun Kesadaran Kolektif Warga

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Warga antre di halte bus Transjakarta Koridor 13 di kawasan Puri Beta, Tangerang, Banten, Senin (16/3/2020) sekitar pukul 08.00. Sejumlah trayek angkutan publik di kota Jakarta dan sekitarnya dibatasi jumlahnya sebagai langkah meminimalkan penularan Covid-19. Namun, jarak antrean masih belum memenuhi ketentuan untuk mencegah penularan.

JAKARTA, KOMPAS — Semua pihak harus bersatu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Upaya mitigasi penularan Covid-19 perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan kesadaran kolektif warga dengan membatasi aktivitas guna meminimalkan risiko. Pemerintah dituntut memperluas penapisan dan meningkatkan kapasitas rumah sakit.

”Mari menggerakkan semua kekuatan kita. Musuh bersama kita, virus (penyebab) Covid-19. Jaga yang sehat agar tetap sehat dan yang sakit harus disembuhkan,” kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Baca juga : Doni Monardo: Bersama Melawan Covid-19

Karena itu, kesadaran kolektif warga harus dibangun. ”Meski pemerintah bekerja maksimal, kesadaran warga tidak muncul dan aturan dilanggar, misalnya berkumpul di kerumunan, tentu aturan tak efektif,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, menyatakan, kebijakan karantina wilayah (lockdown) di tingkat nasional dan daerah merupakan kebijakan pusat. ”Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada pikiran ke arah lockdown,” kata Presiden.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto aerial Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk membatasi layanan angkutan umum di wilayah DKI Jakarta, yaitu MRT, Transjakarta, dan LRT, untuk mengurangi persebaran Covid-19.

Kini, hal terpenting ialah penerapan pembatasan sosial (social distancing), yakni mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar Covid-19. ”Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu kita gencarkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” kata Presiden.

Terkait hal itu, transportasi publik harus tetap disediakan pemerintah dengan meningkatkan kebersihan moda-moda transportasi, antara lain kereta api, bus kota, moda raya terpadu (MRT), lintas rel terpadu (LRT), dan bus trans. ”Yang penting mengurangi kerumunan, antrean, dan kepadatan orang dalam moda transportasi,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, mulai Selasa ini, MRT, LRT, dan Transjakarta akan beroperasi kembali seperti semula. Khusus Transjakarta akan ada penambahan jumlah bus di koridor yang ramai melalui pengalihan bus dari koridor yang dinilai sepi. ”Jumlah penumpang yang diangkut tetap dibatasi guna menerapkan prinsip jarak sosial,” kata Anies.

Terintegrasi

Doni meminta pemerintah daerah membentuk gugus tugas sehingga penanganan Covid-19 terintegrasi. Daerah diminta menetapkan protokol penanganan yang melibatkan tim pakar dan konsultasi tentang rencana kebijakan ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan pembatasan sosial dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pemda juga diharapkan memperkuat fasilitas kesehatan dengan melibatkan rumah sakit umum daerah, puskesmas, dan RS swasta, serta penguatan laboratorium.

Yang penting mengurangi kerumunan, antrean, dan kepadatan orang dalam moda transportasi.

Doni menambahkan, penanganan Covid-19 akan mengoptimalkan RS. Penapisan tak lagi terpusat di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan sampel korona bisa dilakukan di sembilan Balai Besar dan Balai Teknik Kesehatan di bawah Kemenkes, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, dan FK Universitas Airlangga.

Menurut Ahmad Utomo, peneliti utama di Stemcell and Cancer Institute, penambahan laboratorium itu diharapkan mempercepat penapisan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menuturkan, hingga 16 Maret 2020 ada 134 kasus Covid-19.

Kemarin, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddini Yassin mengumumkan penutupan layanan lembaga keagamaan, sekolah, bisnis, dan kantor pemerintah mulai Rabu (18/3/2020) hingga Selasa (31/3/2020). Bank, pompa bensin, apotek, dan pasar swalayan tetap buka. Malaysia akan menutup mayoritas perjalanan keluar atau masuk ke negara itu. Dua hari terakhir, Malaysia mencatat 315 kasus baru. (TAN/AIK/DEA/REK/PDS/LAS/HAR/JOS/)