Penyaluran Bantuan Sosial Presiden di DKI Jakarta Dipercepat

KOMPAS/Kemenko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berkunjung ke salah satu rumah warga penerima bantuan sosial dari presiden di kawasan Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, Minggu (3/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Proses penyaluran bantuan sosial presiden bagi penduduk di DKI Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19 dipercepat. Pemerintah pun menjamin penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan penyaluran bantuan sosial presiden terus diupayakan. Pemerintah menargetkan penyaluran bansos Presiden di DKI Jakarta selesai pada 5 Mei.

”Saya yakin setelah selesai penyaluran sampai malam (3/5/2020) nanti sudah sampai 70 persen. Target kami tanggal 5 untuk DKI sudah tuntas sehingga kami akan kebut supaya sesuai target. Setelah itu akan diteruskan penyaluran bansos presiden di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sebanyak 600.000 KPM (keluarga penerima manfaat),” ujar Muhadjir di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Data Kementerian Sosial mencatat per 3 Mei 2020 pukul 12.00, bansos presiden telah disalurkan kepada 637.410 keluarga penerima manfaat atau 67 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 keluarga penerima manfaat.

Muhadjir menambahkan, pemerintah telah menambah vendor logistik sembako untuk bansos presiden dari sebelumnya lima vendor menjadi 12 vendor. Mereka antara lain PT Pasar Tani, Pertani Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera Assa, Transmart, dan CV Mount Cino.

Tumpang tindih data

Menurut Muhadjir, data penerima bansos presiden yang tumpang tindih dengan bansos pemerintah provinsi menjadi kendala utama dalam penyaluran di lapangan. Seiring dengan proses penyaluran bantuan, pemerintah terus menyempurnakan data yang masih tumpang tindih tersebut.

Pemerintah terus menyempurnakan data yang masih tumpang tindih.

”Saya mohon kerja sama RT, RW dengan Pemprov DKI agar datanya akurat sehingga betul-betul tepat sasaran, terutama mereka yang paling terdampak pandemi ini,” ucapnya.

Muhadjir juga berharap masyarakat bisa lebih sadar untuk bekerja sama. Apabila ada seseorang yang sudah menerima bantuan dari pemerintah provinsi atau sudah mampu, sementara masih terdata sebagai penerima, orang tersebut diminta melapor agar bantuan tersebut bisa dialihkan ke pihak yang lebih membutuhkan.

Baca juga : Atasi Dampak Ekonomi Covid-19, Pemda Diminta Siapkan Bantuan Sosial

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, karut-marut pendistribusian bansos di DKI Jakarta terjadi karena penyaluran bantuan diberikan secara serempak antara bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. ”Kemensos harus mengoordinasikan pembagian sembako ini supaya tidak mengganggu distribusi,” katanya (Kompas.id, 2/3/2020).